TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku masalah database kependudukan masih terus menghantui penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Menurutnya jika persoalan ini tidak kunjung dibenahi, maka penyelenggaraan seperti pesta demokrasi akan terus ditemui masalah.

"Sebetulnya kalau masalah administrasi kependudukan atau katakanlah secara umum masalah database, kita akan selalu menemukan masalah apapun, bukan cuma pemilu saja," katanya dalam diskusi virtual Penerapan Data Pemilih Berkelanjutan, Kamis (18/3/2021).

Tapi bukan pemilu saja yang merasakan dampaknya, distribusi bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana juga dipastikan alami masalah. Hal itu terjadi karena database kependudukan yang belum rapi.

"Contoh kita diterpa bencana dan kita memberikan bantuan, kalau bicara masyarakat, penduduk pasti akan menimbulkan masalah karena database kita belum rapih. Ada yang protes, karena merasa berhak mendapat bantuan, tapi ada yang tidak berhak malah mendapat bantuan," tuturnya.

Baca juga: Ombudsman: Helena Lim Sebagai Cermin Buruk Database Nakes Penerima Vaksin di DKI

Berkenaan dengan itu, Doli mengatakan telah menetapkan 14 orang yang punya tugas memantapkan konsep penyelenggaraan pemilu 2024, di mana salah satunya memetakan permasalahan pilkada termasuk soal Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kita di Komisi II sudah menetapkan ada 14 orang, yang kita harap memantapkan dan memfinalisasi konsep penyelenggaraan pemilu 2024. Mungkin satu dua bulan kita lakukan yang salah satunya mencoba petakan masalah pilkada, yang pasti masalah DPT," pungkas dia.