TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penguatan budaya literasi yang holistik dan integratif dari hulu hingga hilir, membutuhkan sinergi dan dukungan dari seluruh stakeholder, baik di pusat maupun di daerah.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando pada konferensi pers Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, Kamis (18/3/2021).

"Literasi adalah kunci untuk berdaya saing. Tugas kita saat ini adalah memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik. Memastikan kebutuhan bahan bacaan bagi 270 juta penduduk terpenuhi," kata Syarif Bando dalam keterangannya.

Syarif mengatakan penguatan hulu budaya literasi diantaranya berupa pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi.

Sementara, hilir budaya literasi adalah budaya kegemaran membaca serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Rakornas kali ini, Perpusnas mengusung tema Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Layanan Perpustakaan Nasional Ditutup Sementara

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami mengatakan, integrasi penguatan sisi hulu dan hilir budaya literasi dalam pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Amich mengatakan pemerintah telah melakukan serangkaian kebijakan terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten-kota.

“Pemerintah juga mendorong pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perpustakaan-perpustakaan desa sebagai pusat pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Amich.

Selain itu, pemerintah juga terus memperluas kegiatan pembudayaan gemar membaca di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan melibatkan para pegiat literasi di daerah.

Amich mengatakan pustakawan merupakan aktor penting dalam integrasi penguatan sisi hulu dan hilir budaya literasi dalam pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” pungkas Amich Alhumami.

Semetara itu Koordinator Fungsional Perpustakaan Kemendagri, Moh Ilham A Hamudy mengatakan dukungan peningkatan literasi di daerah dituangkan dalam Permendagri No 18 Tahun 2020.

Dalam regulasi tersebut, pembangunan literasi diukur melalui dua indikator, yaitu; Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM).

Ilham menyayangkan masih ditemukan beberapa daerah yang belum menempatkan literasi sebagai program penting.

Dari sisi anggaran, misalnya, berdasarkan data APBD Kementerian Dalam Negeri 2021, tren urusan perpustakaan dalam APBD provinsi selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan.

Menurut Ilham pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dan tepat sasaran sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah dan mendorong konsep perpustakaan modern.

Perpustakaan modern identik dengan sebuah layanan jasa informasi yang dikemas secara menarik untuk kebutuhan pengguna (information society).