TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Sofyan Djalil meminta maaf kepada Komisi II DPR RI dalam rapat yang membahas tentang sertifikat tanah elektronik, Senin (22/3/2021). 

Sofyan meminta maaf karena merasa pihaknya tak melakukan komunikasi yang baik kepada anggota DPR terkait sertifikat tanah elektronik.

Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya polemik dan kesalahan persepsi dari masyarakat 

"Saya mohon maaf, bahwa komunikasi kita lewat berita, itu kekeliruan kami," ujar Sofyan, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Menteri Sofyan Djalil Ungkap Penyebab Sertifikat Tanah Elektronik Jadi Polemik

Dalam kesempatan itu, Sofyan juga menjelaskan pemerintah menerbitkan Permen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik bukna untuk langsung diimplementasikan.

Melainkan melakukan uji coba terlebih dahulu yang nanti dapat dijadikan pertimbangan oleh Kementerian ATR/BPN dan dilaporkan ke BSSN serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Sebetulnya tidak menerapkan sertifikat elektronik sekarang, tapi uji coba, karena nantinya kita akan kesana, kalau yang empat layanan digital itu tidak bermasalah. Kami anggap ke depan sertifikat elektronik," jelasnya.

Kebijakan sertifikat tanah elektronik ini pun disebutnya masih dalam program digitalisasi layanan.

Karenanya Kementerian ATR/BPN belum membahas alokasi anggarannya. 

Lebih lanjut, Sofyan kembali meminta maaf kepada Komisi II DPR RI karena sertifikat tanah elektronik ini justru menjadi polemik dan menuai pro kontra di masyarakat. 

"Jadi pak pimpinan concern bapak, kalau bapak kecewa, kalau kami ditanya konstituen kami mohon maaf, kami akan perbaiki komunikasi yang baik. Saya terbuka, kalau komunikasi tidak terjawab saya mohon maaf," tandasnya.