Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi covid-19.

Dua kebijakan tersebut, pertama, impor 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Bulog.

Kedua, penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni -September 2021.

Rencana pemerintah melakukan impor beras itu kemudian menuai beragam kecaman.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sonny T Danaparamita mengatakan akan menolak setiap kebijakan yang dapat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat.

"Kami akan menolak setiap kebijakan menteri perdagangan yang dapat merugikan negara serta menyengsarakan rakyat. PDI Perjuangan lahir dari rahim rakyat. Fardhu ain bagi seluruh kader Partai untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi amanah rakyat," ujar Sonny melalui keterangannya, Minggu (21/3/2021).

Sonny menilai impor beras yang telah disampaikan oleh menteri perdagangan akan membawa dampak kesengsaraan bagi para petani.

"Jika dilakukan saat ini, banjir beras impor nanti pasti akan diikuti oleh banjir air mata para petani Indonesia," ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III ini.

Tak hanya anggota DPR, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, juga ikut bersuara terkait rencana impor beras itu.

Ia mengatakan jika rencana itu benar terjadi maka hal tersebut akan menghancurkan harga beras dari petani Indonesia.

Menurut Anwarr, jika alasan dilakukan impor karena kualitas, maka yang menjadi pertanyaan adalah nantinya akan dijual ke mana beras hasil para petani dalam negeri?

"Diekspor tentu jelas tidak bisa, lalu oleh para petani kita akan dijual ke mana beras tersebut sementara mereka perlu uang," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/3/2021).

Anwar lantas mengaitkan dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa seluruh masyarakat harus membeli dan mencintai produk dalam negeri.

Hal ini kata dia, merupakan sesuatu yang mengejutkan, terlebih Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi belum lama memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya tahun ini.