TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk melibatkan warga negara yang memiliki kemampuan teknologi siber dalam program Bela Negara.

Meutya menjelaskan era yang ada pada saat ini mendorong perang antar negara tidak lagi menggunakan cara perang tradisional dan konvensional.

Akibatnya, kata dia, kekuatan negara tidak lagi dilihat pada kekuatan persenjataan tetapi pada segi budaya, perekonomian, politik, dan teknologi. 

Ia menjelaskan ancaman yang dihadapi saat ini antara lain dalam bentuk malware yang menargetkan perangkat keras (hardware) dan juga perangkat lunak (software) dalam sistem siber untuk mencuri, mengubah, merusak, atau melumpuhkan fungsi pada satu sistem elektronik. 

Baca juga: Komisi I DPR Minta Kemenhan Masifkan Sosialisasi Komponen Cadangan Sebelum Perekrutan

Meutya juga mengatakan serangan siber pada Infrastruktur Kritis Nasional pernah terjadi di Indonesia.

Untuk itu cyber thread juga menjadi bentuk ancaman baru yang menjadi prioritas kebijakan keamanan nasional di setiap negara. 

Bahkan, kata dia, beberapa negara membuat matra tambahan khusus untuk menangani perang siber. 

Dalam konteks ini, kata dia, menjadi urgen mempertimbangkan perekrutan dan peningkatan kemampuan warga negara yang menguasai bidang siber. 

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Ngopi Daring Bela Negara bertajuk "Sinergi Bela Negara" pada Rabu (24/3/2021).

"Jadi bidang siber ini bukan cuma merekrut buzzer-buzzer saja. Kalau buzzernya positif itu baik tapi dalam hal ini yang dimaksudkan bukan buzzer-buzzer saja tapi melingkupi semua warga negara yang memiliki kemampuan kuat di bidang teknologi informasi untuk dilibatkan dalam program bela negara ini," kata Meutya.

Untuk itu ia berpesan kepada jajaran Kementerian Pertahanan untuk membuat warga negara cinta dan sadar bahwa untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya maka Indonesia harus ada dan terjaga. 

Ia pun mengajak jajaran Kementerian Pertahanan untuk menyadari bahwa tantangan zaman berbeda terutama setelah pandemi. 

"Jadi untuk melakukan pendidikan, pelatihan, dan rekrutmen harus tentu mengantisipasi bidang-bidang mana yang perlu diisi. Karena tadi kita sudah sepakat Bela Negara meliputi segala bidang termasuk nonmiliter," kata Meutya.