Wacana Presiden 3 Periode, Benny K Harman: Halusinasi, Mungkin dari Politisi yang Suka Cari Muka
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman bantah wacana presiden 3 periode: Halusinasi, Mungkin dari Politisi yang Suka Cari Muka.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Wacana jabatan Presiden diperpanjang menjadi 3 periode cukup membuat beberapa politisi angkat suara.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri pun sudah menjawab wacana itu dengan penolakan.
Kali ini, wacana itu ditanggapi oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman bantah wacana perpanjangan masa jabatan Presiden jadi 3 periode.
Bantahan itu ia ungkapkan melalui cuitannya, @BennyHarmanID, Selasa (23/3/2021).
Pada cuitan itu, Benny membeberkan ada pertemuan informal antara Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan ketua MPR.
Baca juga: Nurdin Halid Sebut Airlangga Hartarto Layak Jadi Presiden Pengganti Jokowi, Bagaimana Kans Anies?
Baca juga: Bamsoet: Matangkan Substansi PPHN dan Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Tentang Periodesasi Presiden
Baca juga: Demokrat: Perubahan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Tidak Pernah Dibahas
Ia mengatakan wacana presiden 3 periode itu jelas sebuah halusinasi.
"Badan Pengkajian MPR gelar pertemuan informal dengan ketua MPR dan Wakil Ketua MPR Syarief Hasan dan Fadel Muhammad. "
"Amat jelas, wacana presiden 3 periode itu halusinasi," tulis Benny.
Menurutnya, kabar presiden 3 periode itu berasal dari politisi yang suka mencari muka.
Bahkan, ia menyebut politisi itu dengan sebutan pengkhianat negara.
"Dari siapa? Mungkin dari politisi yang suka cari muka alias pengkianat reformasi dan pengkinat negara.#Liberte," lanjutnya.
Baca juga: Ahmad Basarah Pastikan MPR Tidak Pernah Bahas Penambahan Masa Jabatan Presiden
Baca juga: Refly Harun Khawatir Orang-orang di Sekitar Presiden Menggoda Jokowi untuk Perpanjang Masa Jabatan
Sebelumnya, wacana presiden 3 periode pertama kali muncul dari Mantan Ketua MPR RI Amien Rais.
Amien mengungkap kecurigaan terkait adanya usaha dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk menguasai semua lembaga tinggi negara.
Hal itu disampaikannya melalui akun YouTube Amien Rais Official, seperti dikutip Minggu (14/3/2021).