TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang timbul karena masalah partai berlambang mercy itu. 

Juru bicara Partai Demokrat kubu KLB yakni Rahmad mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah membangun narasi menyesatkan dalam kasus Demokrat. 

"SBY dan AHY melalui corong-corong jurubicaranya telah membangun narasi yang menyesatkan, antara lain; menuduh Pemerintahan Presiden Jokowi atau istana terlibat; menuduh Bapak Moeldoko membeli Partai Demokrat sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat Not For Sale; menuduh Kudeta terhadap Partai yang dilakukan orang luar; dan tuduhan tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar," ujar Rahmad, di Hambalang Sport Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).

Menurutnya, SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan akan menjadi pihak yang terzolimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa demokrat dan demokrasi harus diselamatkan.

Rahmad menyoroti pula tindakan brutal yang dilakukan Demokrat kubu AHY terhadap kader Partai Demokrat di Kabupaten/Kota dan Propinsi di seluruh Indonesia. 

Tindakan brutal yang ia maksud adalah dengan memaksa kader menanda-tangani surat-surat pernyataan yang disertai dengan ancaman ancaman dan/atau pemecatan.

Baca juga: Alasan Demokrat Kubu Moeldoko Konpers di Hambalang, Max Sopacua: Kami Tidak Melupakan Sejarah

"Pernyataan dan cara cara yang tidak bertanggung-jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan ditengah tengah masyarakat, disaat kita dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh sungguh dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional," jelas Rahmad. 

Lantas, Rahmad mewakili Demokrat kubu KLB meminta maaf karena kegaduhan partainya membuat masyarakat Indonesia resah. 

"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," ujar Rahmad.