Wapres Dorong Peran Puskesmas Sebagai 'Penjaga Gawang' Layanan Kesehatan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan soal Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau puskesmas perlu perhatian khusus.
Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan soal Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau puskesmas perlu perhatian khusus.
Menurutnya, pentingnya peran puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan.
Wapres menjelaskan bahwa puskesmas tak hanya memiliki fungsi layanan kesehatan kuratif, tapi juga harus memberikan layanan pemberdayaan kesehatan.
"Dalam suatu negara besar, yang memiliki sistem jaminan kesehatan nasional berbasis asuransi kesehatan, berfungsinya FKTP secara optimal merupakan keharusan," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di Webinar Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Kamis (25/3/2021).
Ditambahkan Ma'ruf, puskesmas merupakan titik pertama yang dikunjungi pasien sebelum ke rumah sakit.
Karena itu, ujar Wapres, menempatkan puskesmas sebagai penjaga gawang atau gatekeeper di tingkat akar rumput adalah kunci pengendalian kesehatan.
"Jika peran ini dijalankan dengan maksimal, dia yakin hal tersebut akan menurunkan biaya kesehatan secara nasional," ujarnya.
Hanya, menurut Wapres, dibanding banyaknya pasien yang harus dilayani, jumlah puskesmas masih terbatas.
"Akibatnya, puskesmas fokus pada pelayanan kuratif dan tidak fokus pada pelayanan promotif dan preventif," tambahnya.
Keberadaan klinik BUMN dan swasta, dinilainya bisa memperkuat peran FKTP sebagai gatekeeper dalam menjalankan peran kuratif.
Baca juga: Menkes Ungkap Kunjungan Layanan ke Puskesmas Selama Pandemi Menurun Drastis
Dengan demikian, beban puskesmas bisa dialihkan untuk menjalankan fungsi promotif dan preventif.
Hadirnya pandemi, dinilai Wapres, memberi pelajaran soal pentingnya memperkuat sistem layanan kesehatan. Pandemi juga menyadarkan bahwa kemandirian kesehatan sangatlah penting.
"Kemandirian dalam bidang kesehatan itu meliputi ketersediaan SDM, obat-obatan, dan alat kesehatan, juga kemampuan riset termasuk surveilan genomik," katanya.
Untuk mendorong kemampuan riset termasuk kapasitas surveilan genomik, Wapres mendorong keterlibatan beberapa pihak.
"Lembaga seperti, Eijkman, Balitbangkes, LIPI, FKUI, dan beberapa kampus lain telah melakukan surveilan genomik di berbagai provinsi di Indonesia," pungkasnya.