TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok penganut paham radikalisme kerap jadi alat politik untuk mengumpulkan kekuatan sebagai oposisi pemerintah.

Paham ini muncul karena adanya politisasi agama yang dipicu sikap benci terhadap pemerintah atau pemimpin yang sah.

“Maka ada simbiosis mutualisme antara politisi yang ingin menggunakan politisasi agama dengan kekuatan gerakan radikal,” ungkap Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid saat menjadi pembicara dalam acara Seruput Kopi bersama pegiat media sosial Eko Kuntadhi dengan tema ‘FPI Mencari Inang Baru’, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Waspadai Parpol yang Berpotensi Jadi Inang Baru Bagi Kelompok Radikal

Menurut Ahmad, kelompok gerakan radikalisme berasal dari orang-orang yang anti pemerintah. Sering kali, katanya, radikalisme ini selalu mengatasnamakan agama, bahkan bukan monopoli satu agama tertentu.

Secara teori, kata Brigjen Ahmad, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan atau pebaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan.

Selain politisasi agama, Ahmad juga menyampaikan, radikalisme dipicu sikap intoleransi, kemiskinan dan kebodohan, pemahaman agama yang tidak benar, ketidakadilan sosial, ketidakpuasan politik, hingga rasa benci dan dendam.

“Bahkan karakteristik kaum radikal terlihat dari sikap intoleransi, ekslusif, klaim kebenaran, merasa dizolimi, hingga playing fictim,” ujar Ahmad.

Baca juga: Kepala BNPT: Tren Potensi Radikalisme Cenderung Menurun di Masa Pandemi Covid-19

Ahmad pun menilai, paham radikalisme menjadi musuh agama dan negara. Pada satu sisi, gerakan radikalisme merusak agama karena bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai beragama.

Sementara sisi lain, menjadi ancaman negara karena menginginkan perubahan secara inkonstitusional.

“Dari paham radikalisme ini pula, lahir terorisme. Terorisme itu hilirnya, sementara radikalisme itu hulu.

Semua teroris berpaham radikal, tapi tidak semua radikal akan jadi teroris,” jelas Ahmad. Untuk itu, Ahmad meminta masyarakat waspada dan jangan takut. Karena ketakutan itu yang diharapkan terorisme.

Pada kesempatan yang sama, Ken Setiawan, mantan Komandan NII dan pendiri NII Crisis Center menjelaskan, radikalisme adalah politik berkedok agama dengan bentuk organisasi sebagai alat propaganda.

Pernyataan Ken tidak lepas dari pengalamannya sebagai mantan komandan Negara Islam Indonesia (NII).

Baca juga: Cegah Radikalisme, Polri Diminta Intensif Koordinasi dengan Tokoh Agama Sosialisasikan Pancasila

“Saat itu, bisa dikatakan saya mabok agama. Misalnya menghalalkan segala cara untuk menghimpun dana atas nama agama,” ungkap Ken.

Ken pun berpendapat, gerakan radikalisme cukup subur pada masa pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo. Bahkan, Ken bisa menyebut, gerakan radikal diternak karena saling membutuhkan. Dalam hal ini, Ken menyinggung soal eksistensi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).

“Pada masa Pemerintahan sebelum Jokowi cenderung menerima kelompok seperti HTI dan FPI. Bahkan dua organisasi ini diberikan ruang untuk menunjukkan kekuatannya."

Hal itu pula yang dianggap Ken sebagai ‘politik yang jahat’. Artinya, siapa yang punya massa besar akan diperhitungkan oleh penguasa. Sebaliknya, pihak yang memiliki masa besar butuh kendaraan untuk menunjukkan kekuatannya.