Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan rencana impor 1 juta beras.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah mengatakan, apa yang dilakukan presiden merupakan wujud bahwa presiden selama ini memang mendengarkan aspirasi masyarakat.

Baca juga: Jokowi Minta Debat Polemik Impor Beras Dihentikan: Harga Gabah Bisa Anjlok

"Termasuk terkait rencana impor beras yang memang merugikan masyarakat Indonesia, khususnya petani yang mengalami penurunan harga gabah," kata Ema dalam keterangannya, Sabtu (27/3/2021).

Ema menilai, keputusan untuk tidak mengimpor beras hingga Juni 2021 merupakan kebijakan yang tepat.

Karena saat ini di sejumlah daerah sedang terjadi panen raya.

Baca juga: Ekonom: Impor Beras Hanya Bebankan Bunga Utang Bulog

Pada Juni mendatang sebelum kembali menyampaikan rencana impor, pemerintah perlu mengevaluasi dulu apakah impor masih diperlukan atau tidak.

"Bagi PPP penyerapan gabah petani dan menaikkan harga sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah ditetapkan yaitu Rp 4.200/kg sangat penting agar petani bisa sejahtera, terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19," jelas Ema.

Baca juga: Tegaskan Tak Ada Impor Beras hingga Juni 2021, Jokowi: Hentikan Perdebatan

Ketua DPP PPP ini pun berharap pemerintah tetap membatalkan MOU dengan Thailand dan Vietnam, karena neraca stok persediaan beras surplus 12 juta ton.

"Berkali-kali Komisi IV DPR RI melakukan Rapat bersama Kementan, stok beras dalam negeri masih aman. Tinggal pemerintah fokus menyiapkan stok bahan pangan pokok aman menjelang menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri," jelas Ema.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait polemik rencana impor beras sebanyak satu juta ton yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan.

Presiden memastikan bahwa hingga Juni 2021 tidak akan ada impor beras.

"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia. Kita tahu sudah hampir 3 tahun ini kita tidak mengimpor beras," kata Jokowi dalam pernyataanya yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, (26/3/2021).

Presiden membenarkan memang ada nota kesepahaman dengan Thailand dan Vietnam dalam rencana impor beras tersebut. Namun kata Jokowi, itu hanya untuk berjaga-jaga dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19.

"Itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian," katanya.

Presiden berjanji bahwa rencana impor beras tersebut tidak akan menggangu penyerapan beras petani lokal oleh Bulog. Ia akan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membantu proses penyerapan beras petani.