Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM Dukung Arsjad Rasjid Jadi Ketua Kadin
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, sudah mengenal calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) Arsjad Rasjid.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, sudah mengenal calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) Arsjad Rasjid.
Lutfi menjelaskan, dirinya dan Arsjad sama-sama menimba ilmu di Negeri Paman Sam dan memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha.
"Sejak zaman sekolah, kuliah di Los Angeles, berusaha jadi pengusaha di waktu bersamaan. Saudara Arsjad bisa jadi contoh karena kerendahan hati dan tabah menghadapi tantangan di dunia usaha," ujarnya saat acara "Deklarasi Arsjad Rasjid Sebagau Calon Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2021 hingga 2026" di kawasan Senayan, Jumat (26/3/2021).
Usaha Arsjad yakni PT Indika Energy Tbk (INDY) juga dinilai bisa menjadi besar karena faktor kegigihannya mengelola bisnis.
Di sisi lain, kata Lutfi, Kadin Indonesia juga memegang peran yang penting dalam kerja sama dengan pemerintah untuk membangun ekonomi.
"Indika dari awal sampai jadi menggurita menjadi perusahaan besar di Indonesia. Saya menunggu Arsjad Rasjid menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia 2021 hingga 2026 ke depan," katanya.
Selain menteri perdagangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga menyatakan dukungan terhadp Arsjad.
"Saya dukung bang Arsjad, saya ingin menyampaikannya Kadin adalah mitra strategis pemerintah. Ketua Kadin partner diskusi Presiden, dalam konteks itu kita butuh Kadin untuk memulihkan ekonomi," tutur dia.
Sedikit bercerita, Bahlil mengaku baru mengenal direktur utama Indika Energy tersebut saat pemilihan presiden (pilpres) 2019 lalu.
"Saya kenal bang Arsjad baru ketika pilpres jujur saja, dia itu ada masalah saja senyum, apalagi tidak ada masalah. Dalam bersinergi, Kadin dan pemerintah butuh sosok mengkombinasikan yang nyaman, tidak hanya formal dan informal," ujarnya.
Menurut Bahlil, Arsjad bisa berkomunikasi dengan Kabinet Presiden Joko Widodo, terutama urusan pendalaman Undang-undang (UU) Cipta Kerja serta dari sisi implementasi.
Sinergitas UU Cipta kerja dinilainya berujung ke persoalan izin, sehingga harus ada kolaborasi antara perusahaan besar dan kecil di daerah.
"Jujur saja, kalau investor masuk tidak kolaborasi dengan perusahaan besar atau kecil di daerah, izinnya tidak bisa kita kasih. Posisi saya jelas mendukung bang Arsjad, saya minta tolong ikuti orang daerah kita, kadang pengusaha di Jakarta tidak memerhatikan," pungkas Bahlil.