Mudik Dilarang, MTI dan Organda Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja Transportasi
Pelarangan Mudik Lebaran 2021 oleh pemerintah menuai reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda).
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelarangan Mudik Lebaran 2021 oleh pemerintah menuai reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda).
Sekretaris Jenderal MTI Harya Setyaka Dillon menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah.
“Setelah kami pelajari pertimbangannya, kami bisa memahami dan mendukung kebijakan tersebut. Namun mohon perhatikan kesejahteraan pekerja transportasi,” kata pria yang akrab dipanggil Koko ini kepada Tribunnews, Sabtu (27/3/2021).
Baca juga: Ketua Umum MTI: Pemerintah Harus Tegas Soal Aturan Larangan Mudik 2021
Baca juga: DPP Organda Pertanyakan Kebijakan Pemerintah soal Rapid Test Antigen
Koko juga memahami apabila ada masyarakat yang kecewa terhadap keputusan larangnya mudik itu.
Terlebih, mudik adalah momen dan tradisi masyarakat Indonesia dalam merayakan hari raya.
Senada dengan Koko, Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Haryono juga dapat memahami keputusan sulit ini, namun perlu disertai dengan tindakan tegas terhadap pelanggar.
“Pemerintah harus menyiapkan skenario pengawasan, penegakan, dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan larangan mudik Lebaran tahun ini. Apabila angkutan gelap masih dibiarkan beroperasi seperti tahun lalu, maka larangan ini tidak akan efektif,” jelas Ateng.
Ateng mengingatkan bahwa larangan mudik tahun lalu malah membuka pasar angkutan gelap sehingga alih-alih menekan lonjakan kasus Covid-19, Zona Merah bertambah dan perusahaan bus semakin terpukul.
“Tolong perhatikan kesejahteraan pekerja angkutan resmi. Jangan korbankan pekerja kami. Kami berharap pemerintah memberi solusi,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di DPR tanggal 16 Maret 2021, MTI dan Organda memberi apresiasi.
“Itu bentuk keberpihakan Kemenhub kepada pekerja transportasi, sekaligus optimisme bahwa pandemi sudah mereda. Namun tentunya yang lebih kompeten menilai kondisi pandemi adalah epidemiolog dan Kementerian Kesehatan,” jawab Koko.
MTI memahami pemerintah dihadapi oleh keputusan-keputusan sulit dalam mengatasi pandemi.
MTI berharap keputusan Pemerintah ini sudah mempertimbangkan kondisi terakhir dan juga target untuk sekolah tatap muka tahun ajaran berikutnya.
