Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Suap di Kementerian PU

Ketika Terdakwa Kasus Korupsi Rizal Djalil Bicara Solusi Berantas Rasuah dalam Sidang

Terdakwa kasus korupsi yang juga mantan Anggota IV BPK RI Rizal Djalil bicara solusi pemberantasan korupsi di tanah air.

Ketika Terdakwa Kasus Korupsi Rizal Djalil Bicara Solusi Berantas Rasuah dalam Sidang
tribunnews.com, Danang Triatmojo
Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi Anggota IV BPK RI Rizal Djalil 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa kasus korupsi yang juga mantan Anggota IV BPK RI Rizal Djalil bicara solusi pemberantasan korupsi di tanah air.

Hal ini ia sampaikan saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus korupsi proyek pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria paket 2 pada Kementerian PUPR.

Dalam keterangannya, Rizal Djalil menyebut arah pemberantasan korupsi era pimpinan KPK Firli Bahuri sudah di jalur yang benar dalam konteks menggalakkan pencegahan.

Baca juga: Upaya Rizal Djalil Cuci Tangan Atas Kasus Korupsinya, Nyaris Kelabui Ketua BPK RI

"Kebijakan pimpinan KPK sekarang sudah benar dalam konteks memperbanyak pencegahan. Tapi itu harus dilakukan secara terukur," ucap Rizal Djalil yang hadir lewat virtual, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Menurut Rizal Djalil, hampir semua kasus korupsi terkait dana politik yang cukup besar dibebankan partai politik kepada kepala daerahnya.

Baca juga: Penyuap Rizal Djalil Divonis 2 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Masih Pikir-pikir untuk Banding

Kata dia, masalah keuangan bukan sumber utama korupsi di bidang politik.

Tapi sumbernya adalah sistem politik, pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung.

Padahal lanjut Rizal Djalil, UUD 1945 tidak menyebut bahwa kepala daerah seperti walikota dan gubernur harus dipilih secara langsung.

Pemilihan langsung hanya disebutkan untuk kepala negara atau presiden.

Baca juga: Cerita Pegawai Kementerian PUPR Dipanggil Rizal Djalil dan Dikenalkan ke Kontraktor

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas