Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Rencana Sekolah Tatap Muka, Legislator PKS Pertanyakan Realisasi Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik

Target vaksinasi harus meliputi semua guru, baik yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang jumlahnya sangat banyak.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Rencana Sekolah Tatap Muka, Legislator PKS Pertanyakan Realisasi Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik
Istimewa
Netty Prasetiyani Aher 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021, setelah guru dan tenaga pendidik divaksin Covid-19. 

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar transparan soal jumlah guru dan tenaga pendidik yang telah divaksin. 

“Jika vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu syarat diberlakukannya pembelajaran  tatap muka, maka saya meminta pemerintah membuka datanya. Berapa jumlah guru yang ada, dan berapa banyak yang sudah divaksin?" tanya Netty, dalam keterangannya, Kamis (1/4/2021). 

"Karena berdasarkan informasi dari organisasi pendidik, vaksinasi terhadap mereka berjalan lambat. Jika informasinya benar, maka sulit dipastikan semua guru dan tenaga pendidik sudah divaksin pada Juli,” imbuhnya. 

Baca juga: Terapkan Belajar Tatap Muka, Pemprov DKI Rencanakan Buka 100 Sekolah di 7 April Mendatang

Dalam pandangan Netty, bagaimana mungkin PTM diberlakukan jika target vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik belum tercapai. 

"Kita tidak ingin PTM menjadikan anak-anak seolah kelinci percobaan dalam menghadapi Covid-19?" kata dia. 

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah agar target vaksinasi meliputi semua guru, baik yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang jumlahnya sangat banyak. 

Berita Rekomendasi

“Semua guru dan tenaga pendidik harus mendapat prioritas vaksinasi tanpa membedakan status. Ada kekhawatiran  bahwa vaksinasi hanya diberikan kepada guru-guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja, padahal, sangat banyak guru-guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik. Bagaimana nasib mereka jika harus melakukan PTM tanpa divaksin?” jelasnya. 

Baca juga: FSGI Minta Dinas Pendidikan Awasi Ketat Pemenuhan Daftar Periksa Pembelajaran Tatap Muka

Menurut Ketua Tim Covid-19 FPKS itu semua prasyarat PTM mulai dari realisasi vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah yang sesuai protokol kesehatan, hingga kesiapan siswa dan orangtua dalam mendukung PTM harus terpenuhi. 

“Pemerintah perlu menganalisa  kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk pembelajaran tatap muka? Apakah sekolah-sekolah sudah semuanya mengisi Daftar Periksa Protokol Kesehatan? Hal-hal semacam ini harus diperhatikan sebelumnya  agar perangkat di lapangan tidak gamang dan kelabakan  saat kebijakan PTM diberlakukan,” tegas Netty. 

Kepala sekolah bersama guru dan staf sekolah melakukan simulasi kegiatan belajar tatap muka di  SD Negeri Pekunden Semarang Jalan Pandanaran 1 No 28, Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (31/3/21). Simulasi yang dilakukan oleh pegawai sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan merupakan salah satu persiapan untuk mengadakan kegiatan belajar tatap muka yang sehat serta bebas COVID 19. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)
Kepala sekolah bersama guru dan staf sekolah melakukan simulasi kegiatan belajar tatap muka di SD Negeri Pekunden Semarang Jalan Pandanaran 1 No 28, Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (31/3/21). Simulasi yang dilakukan oleh pegawai sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan merupakan salah satu persiapan untuk mengadakan kegiatan belajar tatap muka yang sehat serta bebas COVID 19. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

Daftar periksa protokol kesehatan tersebut  berupa daftar kesiapan sekolah dalam melaksanakan sekolah tatap muka seperti memiliki tempat cuci tangan, thermo gun dan fasilitas kesehatan yang baik.

Data dari Kemendikbud hmenunjukkan baru 52,42 persen sekolah yang mengisi daftar periksa protokol kesehatan. 

Lebih lanjut, Netty meminta agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) harus berdasarkan zonasi Covid-19. 

"Kebijakan PTM harus memperhatikan zonasi. Untuk zona orange dan merah saya sarankan agar PTM tidak dilakukan. Selain itu pemerintah harus menjelaskan secara lengkap kepada masyarakat, terutama para wali murid seperti apa skema dari PTM yang akan diterapkan. Apalagi setiap sekolah dan daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Pemerintah juga harus memastikan PTM berjalan dengan aman, jangan lepas tangan dan sepenuhnya menyerahkan kepada orang tua murid” tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas