TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrat kubu Moeldoko meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan permohonan maaf pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, SBY dan AHY juga diminta untuk menyampaikan permohonan maaf pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Moeldoko.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Demokrat KLB, Muhammad Rahmad terkait tuduhan pada pemerintah soal keterlibatan dalam gejolak di Partai Demokrat.

"Kami mengharapkan pak SBY, AHY dan pengikutnya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada bapak Presiden Jokowi, kepada Kemenkumham, kepada pemerintah, dan khususnya kepada bapak Moeldoko karena telah menebarkan fitnah karena telah menuduh-nuduh bahwa pemerintah terlibat di dalam pengambilalihan Partai Demokrat," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Ibas Instruksikan Anggota Fraksi Demokrat Bantu Korban Bencana NTT dan NTB

Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Tawari AHY Maju Pilgub DKI 2024

Ia pun menekankan, kisruh yang terjadi di Partai Demokrat adalah murni masalah internal.

Sehingga, hal itu mematahkan asumsi tentang keterlibatan pemerintah dalam gejolak di Partai Demokrat.

"Ini sekali lagi tidak membuktikan sama sekali bahwa pemerintah terlibat. Ini adalah murni konflik internal Partai Demokrat," jelas Rahmad.

Baca juga: Partai Demokrat Setuju Rencana Anies Jual Saham Bir Delta, Segera Surati Pimpinan DPRD DKI

Baca juga: Tak Nyaman dengan Nazaruddin, Razman Mundur dari Pengurus Demokrat Kubu Moeldoko

"Bapak Moeldoko juga diundang, diajak oleh kader. Jadi tuduhan yang disampaikan SBY, AHY kepada publik adalah tuduhan yang tidak benar."

"Itu hanya tuduhan yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat kita," lanjut jubir Demokrat KLB itu.

Rahmad juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah terkait putusan Kemenkumham yang menolak KLB Deli Serdang.

"Partai Demokrat pimpinan bapak Moeldoko mengapresiasi dan menghargai keputusan Kemenkumham yang sudah diumumkan ke publik beberapa waktu yang lalu," imbuh dia.

Sementara itu, Partai Demokrat kubu AHY juga mendesak permintaan maaf dari kubu Moeldoko.

"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan presiden."

"Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, seperti diberitakan Tribunnews.com, Sabtu (3/4/2021).

Herzaky menegaskan, kubu Moeldoko sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya.

Sehingga, menurutnya tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," kata dia.

Baca juga: Keputusan Menkumham Tolak Hasil KLB Demokrat Dinilai Sudah Tepat

Baca juga: Razman Arif Mengaku Banyak Dapat Telepon Ancaman Sebelum Mundur dari Demokrat Kubu Moeldoko

Selain itu, permintaan maaf kepada Presiden Jokowi pun dinilai harus dilakukan.

Sebab, Moeldoko sendiri seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden.

"Gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama presiden dalam berbagai kesempatan."

"Malah mencoba membenturkan presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY."

"Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat," ungkapnya.

Herzaky pun mempertegas, kubu AHY sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden Jokowi dalam gejolak di Partai Demokrat.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Vincentius Jyestha)

Berita lain terkait Gejolak di Partai Demokrat