Survei SMRC: Pendukung Anies Baswedan Cenderung Percaya Pemerintah Lakukan Kriminalisasi Ulama
Temuan umum survei nasional SMRC menunjukkan mayoritas warga Muslim tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan warga Muslim yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memilih Anies Baswedan, beretnik Minang cenderung menganggap pemerintah saat ini melakukan kriminalisasi ulama, membungkam suara umat Islam, dan melakukan pembatasan dakwah.
Temuan itu disampaikan Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis hasil survei bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI” secara virtual, Selasa (6/4/2021).
Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari - 5 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/- 3,07 persen.
Baca juga: Survei SMRC: 73 Persen Pendukung Anies Baswedan Tolak Pembubaran FPI
Temuan umum survei nasional SMRC menunjukkan mayoritas warga Muslim tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan penindasan terhadap umat Islam.
Sekitar 60 persen menyatakan tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 54 persen menyatakan tidak setuju dengan anggapan pemerintah membungkam suara umat Islam, dan 54 persen tidak setuju dengan pernyataan pemerintah membatasi dakwah.
Bila dilakukan analisis lebih lanjut, terdapat kecenderungan yang menunjukkan siapa yang setuju dengan anggapan hal-hal tersebut dan yang tidak.
Baca juga: Di Hadapan Anies Baswedan, KPK Sebut Indikator Tata Kelola Pemerintahan DKI Jakarta Turun
Dilihat dari sisi capres yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim yang mendukung Anies Baswedan.
Terdapat sekitar 51 persen pendukung Anies menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 62 persen pendukung Anies menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 55 persen pendukung Anies menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim pendukung Ganjar Pranowo.
Baca juga: Partai Demokrat Setuju Rencana Anies Jual Saham Bir Delta, Segera Surati Pimpinan DPRD DKI
Terdapat sekitar 76 persen pemilih Ganjar yang tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 69 persen pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 71 persen pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.
Dilihat dari partai politik yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim yang mendukung PKS.
Terdapat sekitar 56 persen pendukung PKS menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 67 persen pendukung PKS menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 67 persen pendukung PKS menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim pendukung PDIP.
Terdapat sekitar 70 persen pemilih PDIP tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 62 persen pendukung PDIP tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 66 persen pendukung PDIP tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.
Dilihat dari etnik, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim beretnik Minang.
Terdapat sekitar 60 persen warga Muslim beretnik Minang menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 60 persen menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 57 persen menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim beretnik Batak.
Terdapat sekitar 67 persen warga Muslim beretnik Batak tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 67 persen tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 67 persen tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.
Dilihat dari wilayah tempat tinggal, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga Muslim yang bertempat tinggal di DKI Jakarta.
Terdapat sekitar 41 persen warga Muslim di DKI Jakarta menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, sekitar 59 persen menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 58 persen menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sebaliknya kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga Muslim yang bertempat tinggal di Jawa Tengah (Jateng) + Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur (Jatim).
Terdapat sekitar 70 persen warga Muslim di Jateng + DIY dan 72 persen warga Muslim di Jatim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 69 persen warga Muslim di Jateng + DIY dan 62 persen warga Muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, serta 61 persen warga Muslim di Jateng + DIY dan 65 persen warga Muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.
