Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan warga yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memilih Anies Baswedan, beretnik Minang, dan bertempat tinggal di DKI Jakarta cenderung menganggap penembakan yang menewaskan laskar Front Pembela Islam (FPI) tidak sesuai prosedur hukum.

Temuan itu disampaikan Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis hasil survei bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI” secara virtual, Selasa (6/4/2021).

Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari-5 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara acak.

Margin of error survei diperkirakan +/- 3,07 persen.

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Warga Muslim Pemilih PDIP Berpendapat Anggota FPI Serang Polisi

Temuan umum survei nasional SMRC menunjukkan bahwa, di antara yang tahu, persentase warga Muslim yang menilai penembakan itu sesuai prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM (37 persen) kurang lebih sama dengan yang menganggap penembakan tersebut melanggar prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM (38 persen).

Bila dianalisis lebih lanjut, terdapat kecenderungan yang menunjukkan siapa yang menganggap penembakan tersebut sesuai prosedur hukum dan yang tidak.

Dilihat dari sisi capres yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menganggap penembakan yang menewaskan anggota FPI itu tidak sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim yang mendukung Anies Baswedan.

Baca juga: Survei SMRC: Pendukung Anies Baswedan Cenderung Percaya Pemerintah Lakukan Kriminalisasi Ulama

Terdapat sekitar 52 persen pendukung Anies menyatakan penembakan tersebut melanggar prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk menyatakan penembakan tersebut sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim pendukung Ganjar Pranowo (67 persen) dan Tri Rismaharini (59 persen).

Dilihat dari sisi partai politik yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menganggap penembakan yang menewaskan anggota FPI itu tidak sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim yang mendukung PKS.

Terdapat sekitar 73 persen pendukung PKS menyatakan penembakan tersebut tidak sesuai prosedur hukum.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk menyatakan penembakan tersebut sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim pendukung PDIP (62 persen).

Baca juga: Survei SMRC: 7,1 Persen Masyarakat Selalu Takut Bicara Politik

Dilihat dari sisi etnik, kecenderungan terkuat yang menganggap penembakan yang menewaskan anggota FPI itu tidak sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim dari etnis Minang.

Terdapat sekitar 92 persen warga Muslim dari etnis Minang yang menyatakan penembakan tersebut tidak sesuai prosedur hukum.

Dilihat dari sisi tempat tinggal, kecenderungan terkuat untuk menganggap penembakan yang menewaskan anggota FPI itu tidak sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim yang tinggal di DKI Jakarta.

Terdapat sekitar 59 persen warga DKI Jakarta menyatakan penembakan tersebut tidak sesuai prosedur hukum.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk menyatakan penembakan tersebut sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (57 persen).