TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyebut dalam reshuffle kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mendasari kinerja para menterinya.

Sehingga, Pangi menyebut jika Presiden Jokowi semestinya tidak mendasari keputusan perombakan kabinet berdasar sharing power atau pembagian kekuasaan.

"Presiden selama ini selalu mengatakan sudah tidak punya beban lagi, itu artinya presiden bisa saja reshuffle menteri dari parpol (partai politik) kalau memang kinerjanya buruk," ungkap Pangi saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Jokowi akan Reshuffle Kabinet, PKS: Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Sudah Periode ke-2

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, KSP Ali Ngabalin Sebut Jokowi akan Lantik 2 Menteri Baru

Selain itu, Pangi menilai harus ada alat ukur yang jelas dalam proses reshuffle kabinet.

Kinerja kementerian, ungkap Pangi, dapat dilihat dari berbagai survei yang bisa menjadi bahan evaluasi.

"Sejauh mana kepuasaan publik terhadap kementerian, terhadap menteri yang kinerjanya dianggap bagus dan tidak memuaskan publik."

"Reshuffle harus ada alat ukur yang jelas tidak boleh berdasarkan asumsi apalagi like or dislike atau hanya karena komunikasinya kurang bagus, atau kurang kinerja dan prestasinya di tampilkan ke media, kurang di promosikan ke TV sehingga dianggap tidak bekerja," ujarnya.

"Jangan-jangan ada menteri yang kerjanya senyap tapi bagus dan terukur apa yang sudah mereka lakukan," imbuh Pangi.

Adapun menurut Pangi, menteri yang akan di-reshuffle ialah menteri yang selama ini dianggap tidak mampu mengatasi masalah di kementerian tersebut.

"Mengurai problem fundamental di kementerian tersebut dari level hulu sampai level hilir," ungkapnya.

Baca juga: FAKTA Reshuffle Kabinet Jokowi: Wapres Sudah Diajak Bicara, Daftar Menteri hingga Kata Pengamat

2 Menteri akan Dilantik

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden, Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi akan segera melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Pelantikan dua menteri baru tersebut terkait dengan perubahan nomenklatur Kementerian yang telah disetujui DPR.

Dua menteri baru tersebut yakni Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Dikbud/Ristek) dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).