TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suhu politik di Internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai memanas.

Kursi Ketua Umum Muhaimin Iskandar digoyang. Wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB menyeruak ke publik.

Sejumlah petinggi PKB daerah klaim tak puas dengan kepemimpinan Muhaimin Iskandar.

Kronologi

Bagaimana kasus ini bermulai? Munculnya KLB PKB ditengarai karena banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Hal ini diungkapkan oleh Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu.

Baca juga: Eks Wakil Ketua DPW PKB Banten Inginkan MLB: Saya Deklarator Ditendang Gitu Aja

Ia juga mengaku merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah.

Baca juga: Keluarga Gus Dur Didorong Gelar Muktamar Luar Biasa PKB

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC.

Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB. Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

"Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambungnya.

Mantan Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Juanda turut menyuarakan hal yang sama.

Dia mengatakan, kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah terjadi pelanggaran AD/ART.

Mulai dari tidak adanya fungsi Dewan Syura dan Ketua DPC.

"Di PKB fungsi Dewan Syura sudah tidak ada dan sekarang fungsi Ketua DPC sudah tidak ada," kata Juanda saat dihubungi Tribunnews, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, dia mengatakan saat ini PKB telah keluar jalur dari khitahnya lantaran tidak ada demokrasi di internal PKB.

Dia menyebut saat ini PKB dikuasai oleh keluarga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Karena Cak Imin sudah lebih dari 3 priode memimpin PKB. Dan PKB sudah menjadi milik keluarga Cak imin bukan lagi Partainya warga Nahdliyin," pungkasnya.

Yenny Wahid

Kisruh PKB membuat putri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, Zannuba Arrifah Chafsoh alias Yenny Wahid akhirnya angkat bicara.

Melalui juru bicaranya yakni Imron Rosyadi Hamid, Yenny menilai PKB dibawah kepemimpinan Cak Imin justru menunjukkan watak oligarki dan nepotisme. 

"Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah. Dalam pandangan kami, PKB dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarki dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi," ujar Imron, dalam keterangannya, Rabu (14/4/2021). 

Yenny disebut Imron meminta agar Cak Imin beserta lingkaran elitnya agar kembali pada sejarah awal berdirinya partai. 

Salah satu caranya, Yenny meminta semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh untuk mengetuk kesadaran dan mengingatkan Cak Imin. 

"Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU. Gus Dur tidak sekedar Pendiri PKB, tetapi juga cucu Hadratus Syech Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu," jelasnya. 

Lebih lanjut, Yenny mengaku khawatir jika para sesepuh PKB hanya diam maka hanya akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur. 

"Sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh. Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal," tandasnya. 

Dukung Cak Imin

Namun Cak Imin sendiri bukan tanpa dukungan. Sejumlah DPC menegaskan loyalitas mereka terhadap sang ketua umum.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Gunungkidul, Timbul Suryanto mengakui sudah mengetahui isu tersebut.

Namun ia menegaskan pihaknya tak akan ikut serta dalam MLB.

"Kami tetap mengikuti perintah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Cak Imin sebagai Ketua Umum," kata Timbul dihubungi pada Rabu (14/04/2021).

Ia juga menyatakan internal PKB sendiri sampai saat ini masih solid dan tidak ada perseteruan.

Senada, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) wilayah Balikpapan akui masih solid terkait adanya isu muktamar luar biasa PKB.

Demikian dibeberkan oleh Ketua DPC PKB Balikpapan, Michael Adam kepada Tribunkaltim.co.

Dia menegaskan pihaknya masih kompak mendukung kepemimpinan Cak Imin atau sapaan akrab Muhaimin Iskandar, sebagai komando di PKB secara nasional.

Hal tersebut disampaikan, menyikapi adanya pemberitaan terakit isu muktamar luar biasa, lantaran protes dari sejumlah kader.

"Saya dengar isunya memang, tapi selaku DPC PKB Bikpapan dan seluruh Kalimantan Timur, kami tetap solid mendukung Cak Imin," ujarnya, Selasa (13/4/2021).

Keluarga Gus Dur Diminta Tidak Diam

Mantan Ketua DPC PKB Raja Ampat Saruddin Binwasef berharap keluarga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ikut mendorong digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB).

Menurutnya, telah terjadi banyak pelanggaran AD/ART, termasuk dirinya yang menjadi korban karena diberhentikan sepihak dari jabatan Ketua DPC PKB Raja Ampat.

"Jadi saya mewakili teman-teman di Papua Barat dan Papua segera, saya memohon meminta kepada petinggi-petinggi sesepuh keluarga Ciganjur, mbak Yenny Wahid, Ibu Khofifah, Pak Mahfud segera melaksnakan Muktamar Luar Biasa untuk bagaimana menata struktur PKB kedepan lebih bagus, sesuai apa awal berdirinya PKB," kata Saruddin saat dihubungi Tribunnews, Rabu (14/4/2021).

Adapun di Papua Barat, Saruddin mengatakan terdapat 6 Ketua DPC yang diberhentikan sepihak.

Dia kembali meminta para keluarga Gus Dur untuk bergerak dan tidak diam.

"Keluarga Ciganjur saya mohon jangan diam, tapi cobalah supaya apa? yang di daerah-daerah ini berteriak tidak mubazir tapi terarah untuk kita bikin riak-riak kecil tapi akan terjadi gelombang arus besar," pungkasnya.