TRIBUNNEWS.COM - Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) menggelar kongres VI di Hotel Gran Melia, Jakarta, Sabtu-Minggu, 10-11 April 2021.

Acara yang berlangsung selama 1,5 hari itu mengangkat tema "Tegakkanlah Keadilan" (Amos 5:15b).

Ketua SC Kongres VI PIKI, David Pajung mengatakan, seharusnya kongres yang digelar lima tahun ini digelar pada tahun lalu, tapi ditunda karena pandemi Covid-19.

Kini, Kongres VI PIKI digelar secara luring dan daring dengan tetap memenuhi ketentuan AD/ART PIKI.

"Kongres juga digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti pelaksanaan swab antigen yang bekerjasama dengan RS PGI Cikini," kata David dalam rilis yang diterima Tribunnews.com.

Kongres VI PIKI diawali dengan ibadah penyampaian firman oleh Pdt Dr Sulaiman Manguling M.Th dengan firman Tegakkanlah Keadilan dari Amos 5:1-15b.

Ketua Umum DPP PIKI Baktinendra Prawiro mengatakan, PIKI telah melakukan penataan organisasi secara internal selama lima tahun.

PIKI juga memberikan sejumlah masukan berdasarkan kajian kepada pemerintah terkait hal-hal yang terjadi dalam konteks kemasyarakatan dan berbangsa.

Oleh DPP PIKI periode 2015-2020, keberadaan PIKI yang didirikan pada 1963 juga dilakukan re-discovery, re-vitalisasi dengan 29 DPD dan 59 DPC, dan re-inventing.

Hal ini berdasarkan berdasarkan pikiran kritis dan kajian obyektif dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

"Saya juga berterima kasih kepada sesama kolega DPP PIKI yang telah bersama dalam lima tahun melayani untuk PIKI."

"Ini akan dipertanggungjawabkan di depan Tuhan dan Kongres," kata dia.

Baktinendra pun memutuskan tidak mencalonkan diri untuk pemilihan Ketua Umum periode selanjutnya.

Sementara itu, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya mengatakan, ada dua kelompok intelektual secara sosiologis.

Kelompok pertama adalah intelektual yang kiprah dan pemikirannya berpijak pada cita-cita keagamaan.

Sementara kelompok kedua adalah intelektual yang netral agama.

Kedua kelompok ini, kata Menag, sama-sama memiliki peran serta kontribusi besar dalam perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia untuk segala bidang.

"Pembangunan bangsa ini dari generasi ke generasi seharusnya membangun budaya yang menghargai peran intelektual."

"Dalam kondisi apapun intelektual konsisten bekerja untuk bangsa, tidak menjadi intelektual yang kerja berdasarkan pesanan, apalagi mengkhianati bangsa dan negara," kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PIKI periode 2015-2020, Hashim Djojohadikusumo berharap, tema PIKI dalam Kongres VI dapat tercapai.

"Masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah masalah kesenjangan yang menjadi potensi merusak memecah persatuan dan kesatuan Indonesia."

"Semoga tema PIKI dalam Kongres VI yakni Tegakkanlah Keadilan, dapat tercapai," kata Hashim.

Sementara Ketua Dewan Penasehat PIKI, Cornelius Ronowidjojo berpesan, visi man Misi PIKI harus disesuaikan.

"Bawalah visi misi PIKI ke partai politik, bukan membawa visi misi partai politik ke PIKI," ujar Cornelius Ronowidjojo.

Ketua Dewan Pakar PIKI, Pos Hutabarat dan Sekretaris Umum MPH PGI, Pdt Jacklevyn Frits Manuputty juga ikut memberikan sambutan dan pesan agar PIKI memperkuat jalinan kebangsaan dan demokrasi Indonesia.

Sebagai agenda penting dari rangkaian Kongres VI PIKI, laporan pertanggungjawaban DPP PIKI periode 2015-2020 yang disampaikan oleh Ketua Umum Baktinendra Prawiro, Sekretaris Jenderal Audy WMR Wuisang, dan Bendahara Umum Martien Lutter, diterima oleh 28 DPD dari 29 DPD dan dinyatakan demisioner.

Kongres VI diakhiri dengan terpilihnya Dr Badikenita Br Sitepu SE MSi sebagai Ketua Umum dan Audy WMR Wuisang STh MTh sebagai Sekretaris Jenderal PIKI periode 2020-2025.

Berikut rekomendasi Kongres VI Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI):

1. Mempertajam visi organisasi sebagai organisasi intelektual bertaraf internasional diikuti dengan kontektualisasi serta relevan terhadap perkembangan yang ada atau yang sedang berlangsung (kontekstual)

2. Menghimpun dan mendayagunakan potensi kaum inteligensia Kristen sebagai alat mencapai keadilan sosial dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber Inspirasi pergerakan organisasi

3. Membentuk Lembaga penelitian untuk memperkuat internal organisasi serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah

4. Membangun kemitraan strategis dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan membela kepentingan masyarakat;

5. Mendirikan lembaga pendidikan dan kajian Kristen, sebagai media peningkatan kemampuan inteligensia umat Kristiani Indonesia yang memiliki integritas dan berkarakter

6. Mendukung pemerintah dalam memperpanjang Otsus di Papua dengan bersama-sama melakukan pengawasan agar pembangunan secara berkeadilan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua

7. Mendukung upaya cepat tanggap pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana alam yang melanda wilayah di Indonesia

8. Mendukung upaya pemerintah dalam menangani gerakan separatisme dan terorisme yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

9. Mendukung upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan. (*)