Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik internal dalam kubu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB) dari sejumlah kader partai di daerah terus menguat.

Terkait hal ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB pun turut menjadi sorotan.

Saat Tribunnews.com berada di lokasi, Kamis (15/4/2021) sekira pukul 11.20 WIB, kantor DPP PKB terpantau tak ada kegiatan yang berarti, terlebih di area luar kantor.

Baca juga: Arus Bawah PKB Bahas Nama Yenny Wahid dan Gus Yaqut Jadi Ketua Umum

Markas dari para pengurus partai PKB ini terlihat sepi, hanya ada sekira 5 unit mobil terparkir di area depan kanto,r yang didominasi warna putih dan hijau ini.

Tak hanya itu, tak ada penjagaan khusus yang dilakukan petugas keamanan di sekitaran kantor yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat tersebut.

Diketahui, Sebelumnya, Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa (MLB). Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Baca juga: HARTA KEKAYAAN Ketum PKB Cak Imin Capai Rp14 Miliar, Hanya Punya 2 Kendaraan

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum. Sehingga AD/ART partai diubah.

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART. Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.

Baca juga: Politikus PKB: Spectra Line Sejalan Dengan Program Reformasi Birokrasi

Pada realitasnya, ucap Andi, tidak sesuai AD/ART.

Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP. Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang. Tidak ada lagi pengkaderan. Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah tapi semua ditentukan DPP," terangnya.

Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seraturan DPC ingin diselenggarakannya MLB.

Baca juga: Dinamika Internal PKB Terus Menguat, Kakak Cak Imin Enggan Komentar soal Isu MLB

Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB.

Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

"Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," tukasnya.