Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gejolak di PKB

Begini Situasi Kantor DPP PKB di Tengah Gejolak Muktamar Luar Biasa 

Kantor DPP PKB Sepi dari kegiatan di tengah polemik MLB dalam internal partai yang terus menguat.

Begini Situasi Kantor DPP PKB di Tengah Gejolak Muktamar Luar Biasa 
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (15/4/2021) siang. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik internal dalam kubu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB) dari sejumlah kader partai di daerah terus menguat.

Terkait hal ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB pun turut menjadi sorotan.

Saat Tribunnews.com berada di lokasi, Kamis (15/4/2021) sekira pukul 11.20 WIB, kantor DPP PKB terpantau tak ada kegiatan yang berarti, terlebih di area luar kantor.

Baca juga: Arus Bawah PKB Bahas Nama Yenny Wahid dan Gus Yaqut Jadi Ketua Umum

terkini kantor DPP PKB 2
Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (15/4/2021) siang.

Markas dari para pengurus partai PKB ini terlihat sepi, hanya ada sekira 5 unit mobil terparkir di area depan kanto,r yang didominasi warna putih dan hijau ini.

Tak hanya itu, tak ada penjagaan khusus yang dilakukan petugas keamanan di sekitaran kantor yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat tersebut.

Diketahui, Sebelumnya, Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa (MLB). Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Baca juga: HARTA KEKAYAAN Ketum PKB Cak Imin Capai Rp14 Miliar, Hanya Punya 2 Kendaraan

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4).

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas