Kader PKB di Daerah Usul Gus Yaqut atau Yenny Wahid Gantikan Cak Imin
Saat ini sudah terdapat 200 DPC yang menyuarakan untuk mendesak diselenggarakan muktamar luar biasa PKB
Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah memunculkan dua nama untuk menggantikan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari kursi Ketua Umum PKB.
Keduanya adalah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dan Putri Almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, yakni Yenny Wahid.
"Yenny Wahid atau Menteri Agama untuk mengganti Cak Imin.
Pak Mahfud sudah mundur, tapi dia backup di belakang," ujar seorang eks pengurus PKB kepada Tribun Network, Rabu (14/4).
Menurutnya, saat ini sudah terdapat 200 DPC yang menyuarakan untuk mendesak diselenggarakan muktamar luar biasa PKB.
Rencananya akan ada pertemuan akbar antar DPC setelah bulan ramadan.
"Syawal. Tidak enak berantemnya bulan puasa," ucapnya.
Baca juga: HARTA KEKAYAAN Ketum PKB Cak Imin Capai Rp14 Miliar, Hanya Punya 2 Kendaraan
Para DPC akan meminta nasehat dari para kiai sepuh untuk menyelamatkan PKB.
"Syawal itu DPC-DPC kumpul semua, meminta para kiai sepuh, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk mengambil alih PKB yang sudah ke luar dari AD/ART partai," ujarnya.
Desakan MLB dari Kader PKB di Daerah Terus Bermunculan
Eks Wakil Ketua DPW PKB Banten, Abdul Roji memberikan dukungan agar diselenggarakan muktamar luar biasa (MLB).
Ia berpandangan telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali 2019.
Baca juga: Pihak Yenny Wahid Sebut soal Sejarah Kelam Cak Imin kepada Gus Dur, Masih Terus Diingat Warga NU
Abdul Roji menyebut telah terjadi tindakan sewenang-wenang, terurama terkait pemecatan terhadap kader.
Hal ini, menurutnya yang tidak sesuai dengan AD/ART partai.
"Tidak sesuai AD/ART, karena langsung tunjuk seolah partai punya dia. DPC-DPC ingin perubahan melalui MLB," tutur Abdul kepada Tribun Network, Rabu (14/4).
Abdul berujar dirinya bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tangerang Edi Junaedi Nawawi adalah deklarator PKB di wilayah sana.
Namun, Abdul kecewa dirinya disingkirkan dari pengurus partai.
"Saya berkorban demi partai, sekarang ditendang begitu saja. Saya deklarator sama kiai-kiai, termasuk Haji Junaedi Nawawi," ujarnya.
Karena itu, kata Abdul, sejumlah kader PKB di daerah menyerukan untuk diselenggarakannya MLB sebabtidak ingin partai dikuasai oleh keluarga tertentu.
"Partai ini bukan partai keluarga Muhaimin Iskandar. Punya umat yang didirikan ulama. Kita ingin MLB karena sudah banyak pelanggaran. Muhaimin harus diganti," ucapnya.
Jubir Yenny Wahid Minta Sesepuh PKB Ingatkan Cak Imin
Yenny Wahid, melalui juru bicara Imron Rosyadi Hamid, angkat bicara mengenai gejolak di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Saat ini beberapa kader di tingkat DPC PKB menginginkan digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB). Yenny Wahid, melalui Imron, mengatakan sudah mendengar perihal dinamika tersebut.
"Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah," ujar Imron saat dikonfirmasi.
Dalam pandangannya, PKB dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi.
"Kami mengetuk kesadaran semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh agar mengingatkan Muhaimin Iskandar dan lingkaran elitenya untuk kembali kepada sejarah awal berdirinya partai," kata Imron.
Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU.
Gus Dur, lanjut Imron, tidak sekedar Pendiri PKB, tetapi juga cucu Hadratus Syech Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu.
"Kami khawatir, diamnya para sesepuh akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh.
Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal," ucap Imron.
Sebelumnya sejumlah kader PKB di daerah menyerukan desakan MLB. Mereka beralasan telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali 2019 sehingga perlu adanya evaluasi lewat MLB. (tribun network/denis)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.