Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

BPJS Ketenagakerjaan

Nasib Perkara Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Tinggal Finalisasi

Kejaksaan Agung menyampaikan pihaknya akan segera mengambil keputusan mengenai penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Nasib Perkara Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Tinggal Finalisasi
Tribunnews.com/ Igman Ibrahim
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (22/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung RI menyampaikan pihaknya akan segera mengambil keputusan mengenai penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan nantinya penyidik akan menentukan ada atau tidaknya unsur pidana di balik kasus tersebut.

Menurut Febrie, penyidik masih memeriksa beberapa portofolio transaksi pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan.

"Ada memastikan, tinggal beberapa transaksi lagi, tinggal memastikan ada beberapa transaksi lagi yang diminta diperdalam," kata Febrie di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (15/4/2021) malam.

Baca juga: Adik Benny Tjokrosaputro dan Istri Ilham Siregar Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Asabri

Adapun transaksi yang diperiksa mengenai apakah kerugian negara yang dialami BPJS Ketenagakerjaan merupakan dugaan korupsi atau justru unrealized loss.

"Kalau (petunjuk) itu selesai maka akan ada keputusan," kata dia.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung RI sebelumnya menduga adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam tubuh PT BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan dana investasi.

Hasilnya, kasus tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan pada Januari 2021. Kasus tersebut ditangani oleh penyidik pada Jampidsus berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.

Baca juga: Kejagung Pasang Plang Penyitaan Ratusan Bidang Tanah Benny Tjokrosaputro dan Lukman Purnomosidi

Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi-saksi untuk mendalami kasus tersebut. Selain itu, sejumlah dokumen sudah sempat disita dalam penggeledahan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jakarta, Senin (18/1/2021) lalu.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas