TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti terus mendorong rumah sakit mitra BPJS Kesehatan untuk berinovasi dalam memberikan layanan kepada peserta JKN-KIS. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, Jumat (16/04).

"Rumah sakit harus berinovasi untuk menghadirkan layanan yang memudahkan pasiennya, termasuk peserta JKN-KIS, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sarana prasarana yang ada. Semakin mudah pasien memperoleh layanan di suatu fasilitas kesehatan, semakin puas mereka terhadap fasilitas kesehatan tersebut," katanya.

Ghufron menyebut, ada beberapa poin penting yang dijadikan fokus utama BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS. Selain peningkatan kualitas layanan, Ghufron juga ingin melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS sesuai dengan peran, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

"Tentu yang kami harapkan adalah semua pemangku kepentingan bisa mempunyai rasa memiliki Program JKN-KIS. BPJS Kesehatan tidak bisa menjalankan program ini dengan maksimal tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan supaya masyarakat bisa merasakan manfaat kehadiran Program JKN-KIS," ucapnya.

Ghufron menambahkan bahwa BPJS Kesehatan juga mengharapkan adanya peningkatan jumlah kepesertaan Program JKN-KIS secara signifikan. Dirinya menyampaikan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024, target jumlah kepesertaan Program JKN-KIS adalah mencapai 98%. Untuk itu diperlukan kerja keras segenap pihak demi merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

"Hingga saat ini, kepesertaan JKN-KIS di wilayah Gunungkidul dan Kota Yogyakarta telah mencapai 95%. Artinya, bagaimana kita bersama-sama harus memperkuat sinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai UHC di wilayah DI Yogyakarta sehingga seluruh masyarakat dapat terjamin dan mendapatkan kemudahan mengakses pelayanan kesehatan dengan Program JKN-KIS," ungkap Ghufron.

Di sisi lain, Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito, Rukmono Siswishanto mengatakan bahwa pihaknya juga terus berupaya menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS di rumah sakit.

Namun, masih ada permasalahan yang dihadapinya, salah satunya yaitu minimnya data yang dimiliki. Rukmono berharap, pihaknya bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk saling bertukar data yang bisa digunakan dalam mengembangkan manfaat dan pengambilan keputusan di tingkat wilayah.

"Saat ini, RSUP Dr. Sardjito tergabung ke dalam Academic Health System (AHS). Kami juga sudah melakukan pembinaan kepada rumah sakit daerah supaya bisa berkembang lebih cepat dan mengoptimalkan inovasi layanan spesialistik, khususnya layanan bedah saraf. Selain itu, juga kami ingin memberikan kompensasi pada rumah sakit yang belum memiliki fasilitas penunjang untuk mengembangkan layanan elektif," ungkap Rukmono.

Rukmono juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghadirkan layanan kesehatan jarak jauh melalui home care dan pelayanan telemedicine. Rukmono berharap, pelayanan jarak jauh yang diusung oleh RSUP Dr. Sardjito tersebut mendapatkan dukungan dari BPJS Kesehatan.

"Intinya adalah, kami ingin mengembangkan pengembangan melalui skema pelayanan berbasis penelitian. Ke depannya, apabila memungkinkan, hasil riset yang dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan RSUP Dr. Sardjito bisa menjadi dasar dalam pengembangan mekanisme pemberian layanan," kata Rukmono.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno menyebut bahwa hasil riset data yang dimiliki BPJS Kesehatan sangatlah besar. Tahun 2018 lalu, BPJS Kesehatan telah meluncurkan data sampel yang bisa dimanfaatkan para peneliti sebagai penunjang dalam melakukan riset. Apabila ingin dikembangkan untuk menunjang kebutuhan data rumah sakit, kata Mundiharno, maka harus ada bridging system antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit.

"Kalau sudah ada bridging system antara BPJS Kesehatan dengan RSUP Dr. Sardjito, nantinya hasil data riset yang dikembangkan bisa digunakan oleh seluruh rumah sakit. Ini bisa menjadi salah satu percontohan nasional dan dijadikan sebagai studi banding bukan hanya riset namun pengembangan lainnya," tutur Mundiharno. (*)