TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menegaskan bahwa prosedur dan protokol yang berlaku wajib dipatuhi dalam pengembangan vaksin Nusantara.

Menurut Daeng, pengembangan vaksin Nusantara tidak boleh hanya disandarkan pada niat nasionalisme, namun juga harus sesuai protokol.

"Jangan hanya kita berpikir niat, niat nasionalisme ini sendiri, kemudian karena niatnya nasionalisme, sudahlah protokolnya cincai enggak apa-apa, lah. Kan enggak bisa begitu," ujar Daeng dalam diskusi virtual Polemik Trijaya, Sabtu (17/4/2021).

Baca juga: Terawan Ternyata Gagas Vaksin Nusantara Sejak Jadi Menkes

Dirinya mengatakan prosedur dan protokol harus tetap menjadi prioritas.

Meski vaksin yang dikembangkan mendapatkan label buatan dalam negeri.

Daeng mengatakan sebenarnya pengembangan vaksin menggunakan sel dendritik bukan pertama kali dikembangkan di Indonesia.

"Artinya kalau bicara platform itu dikaitkan dengan nasionalisme, saya juga tidak terlalu tertarik karena kami kalau di bidang kesehatan mengerti nih platform dendritik ini tidak pertama kali di Indonesia," ungkap Daeng.

Baca juga: Aburizal Bakrie Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan: Saya Pernah Hutang Nyawa

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K. Lukito enggan memberikan komentar saat peneliti vaksin sel dendritik atau vaksin Nusantara tetap melanjutkan tahapannya meski tak sesuai rekomendasi pihaknya.

"Terkait vaksin nusantara ya kami tidak bisa menjawab, ya jawaban kami bagaimana hasil penilaian Badan POM terkait fase pertama uji klinik fase 1 vaksin dendritik atau vaksin nusantara adalah belum bisa dilanjutkan ke uji klinik fase dua, sudah clear ya sampai di situ," tegasnya dalam konferensi pers virtual bersama BPOM RI secara virtual, Jumat (16/4/2021).