Selain itu, pemilu dan pilkada serentak di Indonesia banyak terjadi dinasti politik. Demokrasi demikian bukan hanya brutal tapi mahal.

"Kalau demokrasi malah menumbuhkan oligarki dan menjadikan agama sebagi isu utama setiap pemilihan, maka kehidupan demokrasi akan mengkhawatirkan," katanya.

Sementara itu, Dosen Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim menyatakan, untuk kehidupan beragama dan demokrasi di Indonesia, yang perlu dilakukan adalah melakukan verifikasi ilmiah bahwa agama kompatibel dengan demokrasi.

Nilai-nilai yang ada di tingkat lokal baik adat dan agama sangat kompatibel dengan demokrasi.

Kedua, sebagai otokritik, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat bebebasis agama harus mulai mengurangi syahwat berlebihan pada kekuasaan negara yang menyebabkan mereka tak berani melakukan kontrol pada negara dan pemerintah.

"Kita juga perlu perkuat pendidikan demokrasi di kalangan masyarakat," katanya.