"Hal yang tidak benar dibuatkan hukum menjadi benar atas nama demokrasi. Kalau terjadi, artinya pemeluk agama gagal isi ruh demokrasi dengan nilai mulia keagamaan. Artinya, demokrasi bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Juga bisa juga diselewengkan," terangnya.

Ditegaskan Mahfud, apapun jenis sistem negara dan pemerintahannya, nilai dan tujuan yang diusung haruslah sama.

Negara mesti ditujukan membangun keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan membangun akhlak.

"Yang penting nilai-nilai ini. Apakah Mamlakah, Sultanah, Imamah, Keamiran atau Emirat, silakan saja. Kalau Indonesia sudah memilih demokrasi, mistaqon gholidzo, maka isilah demokrasi dengan nilai kebajikan perilaku para pelakunya," kata Mahfud.

Dosen Monash University Australia, Nadirsyah Hossen menyatakan, agama dan demokrasi bisa berjalan beriringan.

Sudah banyak penelitian menyatakan, peranan agama tidak hilang dari demokrasi.

Terlebih di Indonesia.

Baca juga: Mahfud MD Imbau Kepala Daerah Hindari Korupsi dan Tunaikan Janji-janji Politik

"Indonesia memandang agama penting dalam kehidupan bernegara. Hanya saja pemahaman agama banyak modelnya, juga demokrasi, banyak ragamnya," katanya.

Dikatakannya, kombinasi yang tidak pas antara agama dan demokrasi akan melahirkan anomali.

Agama akan mengubah demokrasi menjadi agamis, ataupun sebaliknya.

Di Indonesia masih terus mencari koordinat yang tepat.

"Indonesia tidak ingin mengubah NKRI menjadi negara Islam. Atau sebaliknya menjadi negara sekular. Dan Indonesia masih terus cari kombinasi yang tepat," kata Ra'is Syuriah pengurus cabang istimewa NU di Australia dan Selandia Baru ini.

Namun, sebagai catatan, demokrasi di tanah air punya persoalan internal. Pemilu serentak 2019 sangat melelahkan dan brutal.

Bukan hanya membelah bangsa, tetapi antarkandidat bersaing tidak sehat dimana isu agama dipakai untuk kampanye.