Namanya Digadang-gadang Bakal Jadi Menteri Kabinet, Abdul Mu'ti: 'Saya Tak Mau Berandai-andai'
Abe mengatakan hingga saat ini belum terjalin komunikasi antara pihak istana dengan dirinya mengenai isi reshuffle tersebut.
Editor: Dewi Agustina
Mengenai siapa yang bakal memimpin Kementerian hasil peleburan itu, Qodari berpendapat Sekjen Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti layak dipertimbangkan menjadi salah satu kandidat Menteri menggantikan Nadiem Makarim.
Baca juga: Apa Itu Reshuffle? Ini Artinya dan Riwayat Perombakan Kabinet Era Jokowi
"Waktu itu kan diproyeksikan menjadi calon Wakil Menteri Pendidikan tetapi kan batal konon kabarnya karena Muhammadiyah kurang berkenan, sebab dari NU Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama," ujarnya.
Qodari menambahkan, postur Kementerian menjadi proporsional, di mana secara tradisi Menteri Pendidikan berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sedangkan Kementerian Agama menjadi wilayahnya Nahdlatul Ulama (NU).
"Supaya imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof Abdul Mu'ti ini akan menjadi menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk Nahdlatul Ulama jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya," ucapnya.
Qodari memprediksi Muhammadiyah akan mendukung bila Abdul Mu'ti diangkat jadi Menteri, bukan wakil menteri sebagaimana tawaran pada reshuffle kabinet pada Januari 2021 kemarin.
"Rasanya PP Muhammadiyah pasti dukung kalau Prof. Abdul Mu'ti jadi Mendikbudristek," ujar Qodari.
Selain itu, kata Qodari sosok Abdul Mu’ti merupakan sosok yang memiliki alam pemikiran moderat dan toleran.
Hal itu relevan di tengah suburnya paham radikal, jadi sudah saatnya institusi pendidikan Indonesia menjadi pintu penyemaian pemikiran toleran melawan radikalisme.
"Pendidikan jadi pintu menuju penyemaian pemikiran radikal versus toleran. Kebetulan topik pidato Guru Besar Prof Abdul Mu'ti Cocok. Buku-buku yang ditulis Prof Abdul Mu'ti menggambarkan pemikiran Islam nya yang moderat dan toleran," katanya.
Menurut Qodari sudah saatnya Kementerian Pendidikan dikembalikan kepada Muhammadiyah yang sudah berpengalaman mengelola sekitar kurang lebih 162 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sementara tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA lebih banyak lagi sebagaimana data bulan Agustus 2020.
"Itu cocok untuk Muhamadiyah karena Muhammadiyah itu punya Pendidikan Dasar dan Menengah, punya Pendidikan Tinggi, jadi punya skill soal Pendidikan Tinggi," ujarnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.