Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti aksi dukung mendukung dalam polemik Vaksin Nusantara.

Menurutnya hal tersebut tidak tepat. Apalagi orang-orang yang mendukung tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan.

Banyak di antara mereka mendapatkan informasi hanya dari media dan hal itu sangat jauh dari memadai.

"Lagian, ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan. Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," kata Saleh kepada wartawan, Senin (19/4/2021).

Terkait adanya perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin Nusantara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebaiknya diselesaikan dengan mediasi.

Baca juga: Besok, Mabes TNI Akan Buka Suara Soal Vaksin Nusantara 

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Menkes Enggan Komentari Vaksin Nusantara

Mediasi tersebut diperlukan agar peneliti dan BPOM bisa mengurai persoalan yang ada. Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan.

"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di Komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," ujar Saleh.

"Menkes semestinya yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Menurut Perpres 99/2020, menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin Nusantara atau vaksin Merah Putih," ujarnya.

Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru.

Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan.

"Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," kata Anggota Komisi IX DPR RI tersebut.