TRIBUNNEWS.COM - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang menguat akhir-akhir ini, membuat beberapa tokoh ikut diprediksi mengisi beberapa pos kementerian yang baru.

Satu di antara pos yang akan terisi ialah pos Kementerian Investasi.

Beberapa pengamat menilai pos ini akan diisi oleh para pejabat lama.

Nama Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun diisukan akan bergeser menjadi Menteri Investasi.

Selain itu, nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pun ikut diisukan menjadi calon kuat Menteri Investasi.

Baca juga: Nama-nama Diprediksi Jadi Menteri Baru Jokowi, Ada Ahok hingga Isu Moeldoko akan Diganti

Bahlil Lahadalia

Nama Bahlil Lahadalia santer dikabarkan akan mengisi jabatan di pos kementerian Investasi.

Prediksi ini disampaikan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah.

Piter menuturkan, sosok Bahlil Lahadalia masih pantas mengisi kursi Menteri Investasi.

Terlebih, melihat latar belakangnya sebagai pengusaha.

"Saya kira Pak Bahlil, dengan latar belakangnya sebagai pengusaha merupakan salah satu sosok yang memiliki kemampuan itu," ujar Piter, saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (17/4/2021).

Selain Piter, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin juga ikut memprediksi sosok yang akan menjadi Menteri Investasi.

Menurut Ali, kemungkinan besar Presiden Jokowi akan menempatkan pejabat lama dalam pos kementerian baru tersebut.

Untuk Kementerian Investasi, Ali menyebut nama Bahlil Lahadalia.

"Sebetulnya menteri-menteri milenial ini kan Presiden sudah tahu mereka miliki prestasi, termasuk Pak Bahlil, Menteri Mas Nadiem."

"Ini orang-orang berprestasi yang sudah diketahui Presiden, jadi enggak usah ragu," kata Ali saat dihubungi, Rabu (14/4/2021) lalu.

Baca juga: Reshuffle Harus Berdasarkan Kemaslahatan Bersama Bukan Sekadar Bagi-bagi Jabatan

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Sementara itu, nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga ikut masuk dalam prekdiksi sebagai Menteri Investasi.

Terkait hal ini, Piter Abdullah menilai, Ahok cukup kompeten untuk mengemban tugas tersebut.

Namun, menurutnya, ada hal berat yang harus dihadapi Ahok untuk memacu investasi di Indonesia.

"Pak Ahok bisa jadi menteri yang bagus, tapi noise akan banyak terjadi kalau beliau yang jadi menteri investasi."

"Ahok juga sangat kontroversi yang tidak bagus nanti dampaknya sulit dalam upaya membangun koordinasi dengan semua pihak," ungkapnya, Sabtu (17/4/2021).

Serupa dengan Piter, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, Ahok tidak akan pernah bisa menjadi menteri.

Pernyataan Refly Harun ternyata memiliki alasan khusus, di mana masa lalu Ahok yang membuatnya tak mungkin jadi menteri.

Hal itu disampaikan oleh Refly dalam kanal YouTube miliknya @Refly Harun, Jumat (16/4/2021).

"Mengenai Ahok, selama Undang-Undang Kementerian negara tidak diubah, maka selamanya itu pula Ahok tidak bisa menjadi menteri," kata dia.

"Spekulasi tentang Ahok itu tidak perlu lagi disebut-sebutkan terus-menerus," tambahnya.

Kemudian, Refly mengungkit masa lalu Ahok yang sempat ditahan karena kasus penistaan agama.

Menurutnya, kasus tersebut membuat Ahok tidak akan bisa diangkat menjadi menteri.

"Ahok sudah pernah dipenjara walaupun cuma 2 tahun tapi ancaman hukumannya adalah lima tahun."

"Sampai kapan pun Ahok tidak bisa menjadi menteri," ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai nama Ahok cocok menjadi calon Menteri Investasi.

"Kementerian Investasi Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru."

"Di sini peran Menteri diuji bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi Lainnya," kata Fadhli saat dihubungi, Kamis (15/4/2021).

Kendati demikian, lanjut Fadhli, penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Siapapun yang terpilih harus menjalankan visi misi presiden di wilayah invetasi.

"Itu hak presiden, saya kira beliau sudah menyiapkan kriterianya dan orang yang akan ditunjuknya," kata Fadhli.

Baca juga: Isu Reshuffle Berembus Kencang, Berikut Riwayat Perombakan Kabinet di Era Jokowi

Menteri Sektor Ekonomi Dianggap Sudah Solid

Jajaran menteri yang menangani sektor ekonomi, dinilai telah bekerja secara baik dan solid dalam menjaga perekonomian nasional.

Sehingga, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut menteri-menteri ekonomi di jajaran Kabinet Indonesia Maju tidak perlu direshuffle.

"Tapi reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden. Namun, kalau dari tim ekonomi sejauh ini sudah cukup solid, tidak perlu ada perubahan kalau menurut saya," ucap Josua saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (18/4/2021).

Baca juga: Pengamat Sebut Reshuffle Kabinet untuk Akomodasi PAN dan Muhammadiyah, Ini Nama-nama yang Berpeluang

Apalagi, kata Josua, Kementerian Investasi nantinya hanya mengubah nomenklatur dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini dijabat Bahlil Lahadalia.

"Presiden juga baru melakukan reshuffle pada akhir Desember tahun kemarin. Jadi saya pikir tidak perlu ada perubahan signifikan," kata Josua.

Josua menilai, jajaran menteri sektor ekonomi pada saat ini sebaiknya fokus untuk memperkuat atau mendorong efektifitas dari berbagai stimulus di tengah pandemi Covid-19.

"Karena stimulus ini yang akan mendorong pemulihan ekonomi ke depan," tutur Josua.

(Tribunnews.com/Maliana/Taufik Ismail/Reynas Abdila/Seno Tri Sulistiyono, Wartakotalive.com)

Berita lain terkait Reshuffle Kabinet