Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim sempat menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mereshuffle menteri berinisial M.

Namun tak dijelaskan siapa menteri berinisial M yang dimaksud.

Terkait hal itu, pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan pernyataan Luqman belum tentu benar adanya dan cenderung spekulatif.

Baca juga: Isu Reshuffle, Relawan Jokowi Sebut Hilmar, Budi Arie, dan Silmy Karim Cocok Isi Pos Menteri Ini

Apalagi, terdapat beberapa menteri yang memiliki inisial M dalam namanya.

"Terkait dengan wacana pergantian menteri yang berinisial M bakal diganti menurut saya itu merupakan pendapat spekulatif yang belum tentu benar. wacana tersebut lebih sekadar sensasi," ujar Karyono, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Setelah Bahlil-Ahok, Nama Muhammad Lutfi dan Menantu Wapres Ikut Diprediksi Jadi Menteri Investasi

"Pasalnya, jumlah menteri yang berinisial M cukup banyak di Kabinet Indonesia Maju ini. Tidak hanya Moeldoko, Muhadjir Effendi, M.Lutfi, dan Mahfud MD tetapi ada yang lain seperti Muhammad Tito Karnavian dan Muhammad Basuki Hadimuljono," imbuhnya.

Karyono lantas memprediksi nama-nama seperti Moeldoko hingga Mahfud MD justru masih akan dipertahankan oleh Jokowi dalam kabinet.

Menurutnya, walaupun Moeldoko kemarin sempat terjebak dalam kontroversi kudeta Partai Demokrat, Jokowi dinilai masih membutuhkannya.

"Justru saya memprediksi beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri yang memiliki nama depan M seperti Moeldoko, Mahfud MD, Muhammad Tito Karnavian, Muhammad Basuki Hadimuljono, masih dipertahankan dalam kabinet Indonesia Maju. Terlepas dari kontroversinya, posisi mereka masih dibutuhkan Presiden Joko Widodo di pemerintahan," kata Karyono.

"Untuk M Lutfi dan Muhadjir Effendi kemungkinannya peluangnya fifty-fifty. Mungkin saja akan dilakukan pergeseran ke pos-pos lain," tambahnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesian Pubic Institute itu menilai reshuffle tak bisa terhindarkan. Hal itu wajar dikarenakan imbas dari penggabungan dan pembentukan kementerian baru.

Namun dia tak menutup kemungkinan bisa saja Presiden Jokowi memang sudah memiliki agenda untuk melakukan reshuffle terbatas, tidak terbatas pada kementerian baru.

"Boleh jadi ada pergeseran posisi menteri dan atau ada sejumlah menteri yang terdepak diganti dengan orang baru. Soal siapa yang akan menempati kementerian baru atau menteri yang bakal digeser ke posisi tertentu, tentu menjadi kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan," jelasnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi tentu sudah memiliki pertimbangan dan skema jika akan melakukan reshuffle. Kendati demikian, dia berharap skema presiden dalam melakukan reshuffle atau menempatkan seseorang menempati kementerian yang baru bisa sejalan dengan harapan rakyat, yaitu menempatkan orang yang tepat.

"yang memiliki integritas, kapabilitas, kompetensi dan totalitas dalam mengemban amanah untuk kemajuan bangsa. Menteri-menteri yang kinerjanya buruk yang harus dicopot atau jika ada menteri yang dinilai masih memiliki integritas tetapi tidak cocok di posisinya saat ini bisa digeser ke posisi yang sesuai dengan bidang keahliannya," tandasnya.

Santer Isu Jokowi akan Reshuffle Kabinet pada 21 April, Enam Menteri Ini Disebut-sebut Bakal Diganti

Isu reshuffle kabinet yang mencuat menghentak kesadaran publik. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, presiden Jokowi sudah memastikan tidak ada reshuffle apapun.

Namun, dinamika politik memang selalu berembus lebih kencang dari angin.

Bahkan, santer kabar Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu 21 April pekan ini.

Bahkan informasinya, 5 atau 6 menteri belum termasuk 1 kepala badan akan dirombak.

Ada yang diganti dan digeser. "Politik itu dinamis maupun orangnya. Pasti ada perencanaan (reshuffle kabinet) tetapi jumlah pastinya dinami," ujar Pengamat Politik M Qodari ketika dikonfirmasi, Senin (19/4/2021).

1. Mendikbud Nadiem Makarim

Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud) Nadiem Makarim santer terdengar akan diganti Jokowi.

Pasalnya kini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dilebur dengan
Kementerian Riset dan Teknologi.

"Hari ini dikatakan bahwa misalnya Menristek tidak ada lagi karena digabung Kemendikbud. Kalau soal hukum Kemensos dan KKP seperti  yang lalu diganti dengan  wajah baru karena menterinya ada msalah hukum. Kalau sekarang ini karena pembentukan kementerian Ristek digabung Kemendikbud. Apalagi sering pro dan kontra," kata M Qodari.

Siapa sosok pengganti Nadiem pun mulai muncul.

Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, layak dipertimbangkan menjadi kandidat menggantikan Nadiem Makarim.

"Rasanya PP Muhammadiyah pasti dukung kalau Prof. Abdul Mu'ti jadi Mendikbudristek,” kata Qodari, Selasa (13/4/2021) lalu.

Qodari menambahkan, sudah saatnya Kementerian Pendidikan dikembalikan pada Muhammadiyah yang telah berpengalaman mengelola sekitar 162 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

2. Menristek Bambang Brodjonegoro

Kemenristek kini telah dilebur ke dalam Kemendikbud. Sehingga otomatis Kemenristek kini tidak ada lagi.

Menristek saat ini dipimpin Bambang Brodjonegoro yang otomatis tidak menjabat Menristek lagi setelah kementerian itu digabung Kemendikbud.

Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai Bambang Brodjonegoro yang kini menjabat Menristek, cocok memimpin Kemendikbudristek.

"Bambang juga cocok karena dia berangkat dari akademisi."

"Namun semua tergantung Jokowi, karena bisa juga menterinya sosok lain," ungkapnya.

Ia juga memprediksi Bambang Brodjonegoro akan digeser ke Kepala Otoritas Ibu Kota Negara.

3. Menteri Pertanian

Informasi terbaru muncul spekulasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan digantikan rekannya sesama kader Partai Nasdem.

Anggota DPR Fraksi NasDem, Muhammad Rapsel Ali, kabarnya akan menggantikan Syahrul jadi Menteri Pertanian.

Rapsel telah dipanggil Jokowi ke Istana belum lama ini untuk berdiskusi.

Sama dengan Syahrul, Rapsel berasal dari Sulawesi Selatan.

"Mungkin Rapsel Ali dipanggil, kebetulan matching dari Sulsel juga," ujar Qodari.

Rapsel juga dikenal sebagai menantu Wakil Presiden Maruf Amin.

4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Kabar yang berhembus juga menyebutkan politikus PAN akan mengisi kursi Menteri Perhubungan yang kini dijabat oleh Budi Karya Sumadi.

PAN diprediksi akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi.

Dua nama calon menteri dari PAN yang beredar di publik yakni politikus senior PAN Asman Abnur dan Sekjen PAN, Eddy Soeparno.

Lalu kemana Budi Karya selanjutnya.

Qodari memprediksi Budi Karya akan menempati posisi strategis lainnya jika diganti dari Menteri Perhubungan.

5. Menteri Koperasi dan UMKM

Yang mengejutkan adalah adalah munculnya nama tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Witjaksono.

Sejumlah media memberitakan Witjaksono yang juga Ketua Umum Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (NU) ini telah dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk berdiskusi mengenai UMKM dan kehidupan nelayan.

Informasi yang berhembus Witjaksono kemungkinan akan menjabat Menteri Koperasi dan UMKM menggantikan Teten Masduki.

6. Kepala BKPM

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini masih dijabat Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya pejabat KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Bahlil masih akan dipercaya Presiden Jokowi.

Ngabalin memperkirakan Bahlil akan ditunjuk sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Senada dengan Nadiem, Bahlil dinilai Ngabalin sebagai menteri milenial dan orang berprestasi.

Dalam beberapa kesempatan di depan publik, Presiden Jokowi memuji kinerja Bahlil.

Misalnya saat Jokowi memberikan arahan di acara Rakornas Investasi Tahun 2020 di Jakarta.

"Saya senang kepada Pak Bahlil, kalau menyampaikan gamblang, jelas, arahnya ke mana juga kelihatan," ujar Presiden Jokowi kala itu.

2 Catatan

Terkait wacana reshuffle kabinet tersebut, Direktur Eksekutif Citra Institute Yusa Farchan memberikan tiga catatan penting.

Pertama, reshuffle kabinet harus memberi efek positif sekaligus mengembalikan kepercayaan publik bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Reshuffle bukan hanya wacana dan urusan kelompok elite tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Sirkulasi dan penyegaran anggota kabinet diperlukan untuk memastikan terselenggaranya good governance berbasis kepentingan publik yang lebih luas," katanya, Senin (19/4/2021) di Jakarta.

Dalam konteks ini, menurut Yusa, dibutuhkan figur menteri yang tidak hanya kompeten, tetapi juga inovatif, berani, dan mampu menciptakan terobosan-terobosan segar dalam kebijakan pemerintahan.

Kedua, reshuffle tentu merupakan hak prerogatif Presiden. Publik hanya bisa berspekulasi sekaligus menaruh harapan besar atas bongkar pasang kabinet tersebut.

Yang baru bisa dipastikan, reshuffle akan menyasar dua pos kementerian berdasarkan perubahan nomenklatur baru. Pertama, pos Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbud/Ristek). Kedua, Kementerian Investasi.