TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan kamus Sejarah Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) layak untuk ditarik dari peredaran.

Buku yang dijadikan satu di antara rujukan pengajaran mata pelajaran sejarah tersebut dinilai banyak mengandung kejanggalan.

“Setelah membaca dan mendengar pandangan dari banyak kalangan kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda melalui keterangan yang didapat wartawan, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Azis Syamsuddin Ingatkan Kemendikbud Soal Infrastruktur Hingga Jaringan Menjelang AN

Dia menjelaskan Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud terdiri dari dua jilid. Kamus Sejarah Indonesia Jilid I memuat daftar informasi atau istilah kesejarahan pada kurun waktu 1900 hingga 1950 atau pada masa pembentukan negara (nation formation).

Sedangkan Kamus Sejarah Indonesia Jilid II memuat informasi peristiwa kesejarahan kurun waktu 1951-1998 pada masa pembangunan negara (nation building).

Baca juga: Kemendikbud: Protokol Kesehatan Jadi Kunci Kelancaran Pelaksanaan UTBK

“Di masing-masing jilid ada beberapa kejanggalan kesejarahan yang jika dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi,” katanya.

Huda mengungkapkan kejanggalan pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid I adalah tidak adanya keterangan terkait kiprah pendiri NU Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyarie.

Padahal KH Hasyim Asyarie dikenal sebagai Pahlawan Nasional yang mendorong tercapainya Kemerdekaan Indonesia termasuk mengeluarkan Resolusi Jihad untuk melawan agresi militer Belanda.

Baca juga: Dirjen Kebudayaan Angkat Bicara Soal Polemik Kamus Sejarah Tanpa KH Hasyim Asy’ari

“Anehnya di sampul Kamus Sejarah Jilid I ini ada gambar KH Hasyim Asyarie tapi dalam kontennya tidak dimasukan sejarah dan kiprah perjuangan beliau. Lebih aneh lagi ada nama-nama tokoh lain yang masuk kamus ini termasuk nama Gubernur Belanda HJ Van Mook dan tokoh militer Jepang Harada Kumaichi yang dipandang berkontribusi dalam proses pembentukan negara Indonesia,” katanya.

Kejanggalan ini, lanjut Huda juga ada pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid II di mana nama Soekarno dan Hatta tidak masuk dalam entry khusus meski masuk pada penjelasan di awal kamus.

Dengan format penyusunan kamus yang memasukan tokoh yang berperan dalam pembentukan maupun pembangunan negara secara alfabetis, tidak ada alasan nama Soekarno dan Hatta tidak dicantumkan.

"Justru ada nama tokoh yang tidak jelas kontribusinya dalam proses pembentukan maupun pembangunan bangsa masuk entry khusus untuk diuraikan background personalnya,” katanya.

Politikus PKB ini menegaskan Kamus Sejarah Indonesia baik jilid I maupun jilid II harus ditarik dan direvisi.

Baca juga: Setelah Diprotes, Kamus Merriam-Webster Revisi Definisi "Rasisme“

Perbaikan konten harus dilakukan untuk meluruskan kejanggalan informasi yang ada didalamnya.