TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah isu bakal terkena (reshuffle) perombakan kabinet, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Hal itu dia bagikan lewat akun instagram miliknya.

"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, diskusi strategi mempercepat Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Saya banyak belajar dari pengalaman beliau," kata Nadiem, Selasa (20/4/2021) seperti dikutip dari Kompas.TV.

Nama Nadiem menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir.

Salah satunya terkait isu perombakan kabinet, menyusul bergabungnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ristek.

Nadiem juga disorot terkait hilangnya materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Pancasila serta tidak dicantumkannya nama pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Meski, hal tersebut sudah dibantah.

Isu perombakan kabinet juga santer disebut bakal dilakukan hari Rabu Pon atau Rabu Pahing.

Namun pihak istana melalui Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah ada reshuffle di hari Rabu.

Baca juga: Tak Ada Reshuffle Hari Ini, Presiden Jadwalnya Kunker ke Jawa Barat

Baca Selanjutnya: Isi Pertemuan

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengungkapkan isi pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDIP yang juga Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan tersebut membahas soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Basarah membantah jika disebut mata pelajaran Pancasila yang tidak masuk ke dalam PP 57/2021 karena UU Sisdiknas itu menyebut bukan pelajaran wajib.

Menurut Ketua DPP PDIP itu, pelajaran Pancasila merupakan hal penting dalam sebuah negara.

"Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara sehingga semua pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh menyimpangi apalagi bertentangan dengan Pancasila," kata Basarah melalui keterangannya, Rabu (21/4/2021).

Basarah menambahkan, selain dalam UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga sudah diatur mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib.

"Mestinya yang dilakukan pemerintah dalam membentuk PP 57  tahun 2021 juga merujuk kepada UU 12 tahun 2012 tersebut bukan malah melanjutkan kekosongan hukum pada UU Sisdiknas tersebut," ujar Basarah.

Sementara itu, Megawati menjelaskan pentingnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dimasukkan dalam Standar Pendidikan Nasional.

Pasalnya, sangat fundamental fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita agar generasi muda kita tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

"Selain sebagai dasar dan ideologi negara kita, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sehingga kalau menurut saya mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang," ucap Megawati.

Nadiem menyambut baik hasil diskusi dengan Megawati dan menyatakan persetujuannya agar dalam revisi PP 57 tahun 2021 akan memasukan mata pelajaran Pancasila dalam Standar Pendidikan Nasional.

"Sikap saya selaku Mendikbud setuju agar mata pelajaran Pancasila dimasukan dalam revisi PP 57 tahun 2021 dengan nama mata pelajaran 'Pancasila dan Kewarganegaraan'," ujar Nadiem.

"Saya mohon bantuan semua pihak untuk mengawal revisi PP 57 tahun 2021 untukmemasukan mata pelajaran Pancasila karena instansi yang berwenang untuk revisi PP tersebut bukan hanya pihak Kemendikbud," lanjutnya.

Diketahui, pertemuan tersebut berlangsung di kediaman  Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (20/4/2021).

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com