Nama KH Hasyim Asy'ari hingga Ayah Prabowo Hilang di Kamus Sejarah: Nadiem Stop Sampai Disini Saja
Polemik terkait hilangnya nama sejumlah tokoh bangsa dari Kamus Sejarah Indonesia terus menjadi perbincangan.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik terkait hilangnya nama sejumlah tokoh bangsa dari Kamus Sejarah Indonesia terus menjadi perbincangan.
Nama-nama yang hilang meliputi pendiri NU KH Hasyim Asy'ari, ayah dari Prabowo Subianto yakni Sumitro hingga presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Terkait hal itu, anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra Ali Zamroni menyatakan sudah saatnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berhenti.
Menurutnya, masih ada banyak orang yang lebih mampu mengisi posisi yang diemban Nadiem saat ini.
"Nah dari hal-hal semacam itu, saya melihat dan berkesimpulan Fraksi Gerindra, Nadiem ini sudah cukup, stop sampai di sini saja, kalau menurut saya ya. Sudah (cukup), banyak kok kader atau orang-orang yang mungkin lebih mampu dari dia gitu lho," ujar Ali, kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).
Menurutnya, Nadiem tak pernah lepas dari sorotan publik atas kebijakan yang diterapkannya.
Mulai dari peta jalan pendidikan, kisruh organisasi penggerak, kemudian tak dimasukkannya Pancasila dan agama dalam PP Sistem Nasional Pendidikan hingga terakhir perihal Kamus Sejarah Indonesia.
Baca juga: Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbud Revisi Kamus Sejarah Indonesia yang Berpolemik
"Yang paling terakhir ini sedang cukup heboh tidak masuknya beberapa tokoh yang notabene sudah memberikan kontribusi yang cukup jelas kepada Indonesia yaitu KH Hasyim Asy'ari, ada bapaknya pak Prabowo, ada kemudian Gus Dur yang tidak masuk dalam kamus sejarah kita," kata dia.
Politikus Gerindra itu juga beranggapan pihak Kemendikbud terkesan menyepelekan masalah-masalah itu karena hanya meminta maaf ketika perdebatan terjadi.
Dia juga mempertanyakan mengapa keteledoran semacam itu bisa terulang kali terjadi. Komisi X, lanjutnya, akan memanggil Nadiem untuk meminta penjelasan.
"Saya melihatnya ini sudah cukup fatal lho. Karena jangan kemudian sesuatu yang kebijakan yang seharusnya luar biasa membahasnya di dalam, lalu ketika terjadi sesuatu mereka hanya dengan entengnya meminta maaf," ungkap Ali.
"Saya rasa ini, kok kalau keteledoran berkali-kali ini ada apa? Ya menurut saya di tengah situasi pandemi seprti ini janganlah buat gaduh seperti itu. Kita pasti akan meminta rapat kerja dan meminta klarifikasi secara langsung dari Kemendikbud," tandasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.