TRIBUNNEWS.COM - Pengadaan Vaksin Merah Putih atau dikenal dengan sebutan nusantara menuai polemik di tengah masyarakat.

Pasalnya, vaksin ini tetap melanjutkan uji klinis fase tahap II, meskipun belum mengantongi izin dari Badan Perizinan Obat dan Makanan (BPOM).

Bahkan beberapa tokoh politis secara terang-terangan mendukung adanya vaksin terobosan Terawan Agus itu.

Sejumlah pejabat pemerintah pun ikut menjadi relawan uji klinis vaksin ini dan memberikan semacam testimoni.

Baca juga: Update Vaksinasi 21 April : 11,3 Juta WNI Terima Suntikan Dosis Pertama Vaksin Covid-19

Baca juga: Menkes Harap Dokter Bisa Beri Suntikan Vaksin Covid-19 di Rumah

Melihat hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menyinggung adanya unsur politis dalam proses uji vaksin Nusantara itu.

Ia menyebut, pengadaan vaksin itu tak perlu membawa sampai ke forum politis.

"Gausah dibawa ke forum (Mohon maaf,red) tegak politis."

"Dibawa ke forum polemik media. Saya kira, kurang sehat," ucapnya, dikutip dari tayangan Mata Najwa, Rabu (21/4/2021).

Menurutnya, vaksin ini berada di forum ilmiah, yang mana targetnya mencari keterbuktian ilmiah, bukan soal dukungan dan testimoni.

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Vaksinasi Seluruh Pedagang Pasar di Indonesia

Baca juga: Bertemu Dubes Rusia, Fadel Muhammad Bahas Vaksin Sputnik

"Forum ilmiah tidak seperti itu. Tidak ada dukungan, tidak ada testimoni. Tidak ada headline yang bombastis."

"Ilmiah itu netral saja. Yang dicari itu Evidence Based , keterbuktian ilmiah," jelasnya.

Ia meminta para peniliti vaksin Nusantara untuk segera memenuhi izin persyaratan dari BPOM.

Sehingga, lanjut Daeng, proses uji dari vaksin ini akan cepat selesai.

"Seandainya, para peniliti begitu dinyatakan kurang memenuhi syarat."