Dari temuan tersebut disarankan agar penduduk luar DKI harus dikeluarkan dari penerima bansos berbasis APBD Provinsi. 

Prof Zudan juga menyampaikan bahwa perpindahan penduduk Indonesia tinggi sekali.  Demikian juga yang meninggal dunia, banyak ujarnya. Data Dukcapil mencatat bahwa perpindahan sejak Januari Februari Maret 2021 mencapai 1.5 juta orang.

Jika terjadi perpindahan penduduk dan tidak melapor maka ia tidak akan menerima bansos meskipun mempunyai KTP. Seharusnya melaporkan diri. Karena itu selanjutnya pembagian bansos berdasarka NIK (Nomor Induk Kependudukan), terang Prof.  Zudan. 

Keluarga Penerima Manfaat & Pergantian Kepala Daerah sebagai  Pemicu Kesemrawutan

Mohammad Bakir Wartawan Senior Harian Kompas yang tampil sebagai salah satu narasumber diskusi, mensinyalir bahwa program pemerintah telah dijalankan sesuai dengan aturan  (Perpres)  yang berlaku. Hanya saja warga penerima manfaat program bantuan akan berubah-ubah sesuai kebijakan kepala daerah. 

Kepala daerah yang menang pilkada,  lanjut Bakir, akan mengutamakan pendukungnya. Karena itu lazim terjadi  jika si A menang Pilkada bupati/walikota maka yang menerima manfaat bantuan hanya pendukung si A saja, ujarnya.

Demikian juga jika Kepala Desa ganti maka penerima bansos akan ganti juga. Mengapa hal ini terjadi? Karena bantuan dari negara tidak mencakup seluruh warga miskin yanga ada. Dana negara sangat terbatas, terang Bakir. 

Kemensos hanya menerima data dari kabupaten/kota. Dan kabupaten/kota menerima data dari desa dan keluarahan. Nah desa dan kelurahan yang bermasalah dan ada hubungan dengan pergantian kepala daerah.  

"Ini problem utama kita, dari pengalaman saya sebagai wartawan dan hal ini hampir terjadi dibanyak wilayah" ujarnya.  "Selain itu lanjunya, APBN kita sangat terbatas dan sumber data kita banyak sekali" terangnya.Ada data nikah di Kemenag, data Kartu Indonesia Pintar, data dari provider telekomunikasi.

Selanjutnya Bakir mengusulkan agar sumber data yang ada diintegrasikan (sinkronisasikan dengan data dukcapil)  dan bekerjasama dengan universitas/perguruan tinggi tingakt provinsi yang ada di daerah untuk menggarapnya. 

Banyak bupati dan walikota yang tidak peduli dengan penduduk miskin yang ada di daerah masing-masing ujar Bakir. " Coba tanya bupati berapa jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, banyak yan tidak tahu" jelasnya. 

Lalu bagaimana menyusun rencana APBD jika jumlah penduduk saja tidak tahu. Selanjutnya Bakir mengusulkan agar kedepan Disdukcapil dirubah dengan menampilkan pegawai yang lebih muda dan tidak lagi dianaktirikan terutama dalam anggaran.

Swandy Sihotang seorang  peneliti senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) mendorong dibuatnya kartu identitas non permanen guna menjangkau warga yang belum mempunyai kartu identitas agar bisa mendapatkan bansos. 

Swandy menjelaskan bahwa dengan identitas non permanen warga tanpa identitas bisa mendapatkan bansos terutama saat pandemi saat ini.