TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mendorong pengarusutamaan gender dalam bidang ekonomi.

Khususnya kewirausahaan perempuan di ranah usaha menengah

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melansir laman resmi kemenpppa.go.id, potensi perempuan sebagai penopang ekonomi bangsa sangat penting untuk terus didorong.

Mengingat jumlah penduduk perempuan mencapai 48,4% persen dari total populasi di Indonesia.

Baca juga: Menteri PPA: Meningkatkan Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Perempuan Tidak bisa Bekerja Sendiri

Baca juga: UN Women: Gojek Jadi Contoh Pionir Pemberdayaan Perempuan

Kekuatan perempuan dalam meningkatkan ekonomi bangsa juga diperkuat dengan fakta bahwa dalam sektor usaha mikro banyak digeluti oleh kaum perempuan.

Namun, potensi tersebut dirasa belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Melalui data Indeks Pembangunan Gender, masih dapat ditemukan kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki berdasarkan dari indikator yang dinilai yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi." jelas Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny N Rosalin.

Hal tersebut disampaikan Lanny dalam acara Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Bangsa Melalui UMKM yang diselenggarakan secara daring oleh Bara JP Eropa.

Baca juga: Kemen PPPA - Pengurus Masjid Istiqlal Tandatangani MoU Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Baca juga: KSP: Pandemi Covid-19 Bukan Halangan Dalam Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

Lenny menjelaskan di bidang pendidikan angka melek huruf perempuan masih lebih rendah dari laki-laki.

Di bidang kesehatan angka kematian ibu melahirkan masih tinggi di Indonesia.

Serta kesenjangan di bidang ekonomi bisa dilihat berdasarkan gap tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan.

Dimana selisihnya mencapai 32% di tahun 2019.

Baca juga: Optimalisasi Peran Komunitas dalam Pemberdayaan UMKM

Baca juga: Visi APEC Pasca 2020, Indonesia Dorong Pemberdayaan UMKM dan Perempuan di Era Ekonomi Digital

Hal tersebut menjadi salah satu tolok ukur dalam meningkatkan kapasitas perempuan, khususnya melakukan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui kewirausahaan yang menjadi satu dari lima program prioritas Kementerian PPPA.

Program prioritas tersebut sesuai dengan arahan presiden.

Prioritasi Pemberdayaan Perempuan

Lenny mengungkapkan kelompok-kelompok yang sangat difokuskan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan adalah kalangan perempuan kepala keluarga prasejahtera dan perempuan penyintas kekerasan dan bencana.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan perempuan adalah dengan pembangunan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Baca juga: Tingkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Masa Pandemi, Indonesia Kerja Sama dengan Iran

Baca juga: Indonesia-Korea Selatan Sepakat Kerja Sama Bidang Pemberdayaan Perempuan

Dengan jumlah desa sebanyak 74.957 di seluruh Indonesia, tentu diperlukan sinergi dengan berbagai pihak.

"Karena sebenarnya potensi perempuan di desa ini sangat besar, namun di lain sisi banyak yang belum bisa mengakses hal-hal penunjang di sekitarnya” tutur Lenny.

Misalnya akses pemanfaatan teknologi oleh perempuan yang masih minim.

Lenny menambahkan bahwa salah satu kunci pembangunan yang berkesetaraan gender dapat dapat dilihat dari apakah laki-laki dan perempuan dapat mengakses:

- Sumberdaya pembangunan

- Berpartisipasi dalam proses pembangunan

- Ikut dalam proses pengambilan keputusan

- Menikmati manfaat dari hasil pembangunan tersebut.

Sinergi Lintas Sektor

Dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan khususnya dalam sektor UMKM, Kementerian PPPA sebagai kementerian yang fungsinya sebagai koordinasi sangat membutuhkan pertisipasi dari berbagai stakeholders.

Baik dari kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk dapat bersinergi.

Menanggapi hal tersebut Penghageng KHP Nitya Budaya Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Bendara menyampaikan upaya kerjasama yang telah dilakukan daerah Yogyakarta dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Salah satunya bekerjasama dengan BKKBN untuk mendorong ibu-ibu yang telah mengikuti KB supaya aktif berpartisipasi dalam kegiatan UMKM.

Baca juga: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sarankan Warga Pakai Masker di Dalam Rumah

Baca juga: Indonesia Dorong Program Pemberdayaan Perempuan Sebagai Solusi Atasi Krisis Ekonomi Global

GKR Bendara menambahkan pentingnya perempuan untuk mandiri seperti dengan memiliki sumber penghasilan sendiri di luar penghasilan yang diberikan suami.

Second income di keluarga untuk perempuan sangat penting karena kalau perempuan tidak bekerja kerapuhannya itu ekstra.

"Misalnya di masa pandemi, suami di PHK, serta ada banyak kasus KDRT" contoh GKR Bendara

Dimana perempuan tidak berani melapor karena tidak punya tabungan dan tidak punya kemampuan menghasilkan uang.

Baca juga: Kemen PPPA Soroti Peningkatan Fenomena Perempuan dalam Aksi Radikal

Baca juga: Menteri PPPA Prihatin Poligami Dengan Narasi Salah, Dianggap Sebagai Jalan Pintas

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Denmark dan Lithuania, Dewi Wahab menyampaikan bahwa perempuan merupakan tulang punggung perekonomian bangsa.

Sebagai contoh saat masa krisis tahun 2008 sektor UMKM yang banyak digeluti ibu-ibu adalah kekuatan yang menopang perekonomian bangsa.

Maka dari itu, kolaborasi untuk mendukung peran perempuan khususnya di bidang ekonomi sangat dibutuhkan.

Diharapkan upaya yang dilakukan pemerintah dan semua elemen masyarakat tidak menjadi usaha akhir

Melainkan menjadi langkah awal dalam sebuah proses untuk memajukan pemberdayaan perempuan.

(Tribunnews.com/Triyo)

Berita lainnya terkait pemberdayaan perempuan