Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan kenaikan biaya ibadah haji tidak bisa dihindarkan, salah satunya, akibat instrumen protokol kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji.

Kendati begitu, angka kenaikan biaya haji telah berhasil ditekan dibandingkan dengan asumsi kenaikan awal sehingga diharapkan tidak terlalu membebani calon jemaah haji.

“Prokes yang ketat berdampak pada instrumen pembiayaan. Sebab itu, sejak awal Fraksi PKS meminta kenaikan biaya haji dilakukan secara rasional.

Baca juga: Jemaah Asal Indonesia Belum Diizinkan Umrah oleh Pemerintah Arab Saudi 

Artinya, sebisa mungkin tidak terlalu memberatkan jemaah. Terbaru, kami juga sudah memperoleh instrumen kalkulasinya. In shaa Allah, biaya akan tetap naik, tetapi tidak terlalu memberatkan jemaah karena hanya bertambah di kisaran 1-2 juta,” kata Bukhori melalui keterangannya, Minggu (25/4/2021).

Di sisi lain, Bukhori juga menjelaskan, nominal kenaikan biaya tersebut juga tidak akan melampaui nominal yang mampu ditanggung oleh BPKH dari dana manfaat yang diperoleh setiap tahunnya.

Baca juga: Sambut Jemaah Tarawih, Masjid Ramlie Musofa Sunter Semprotkan Desinfektan 3 Hari Sekali

Disinggung terkait persoalan vaksin bagi calon jemaah haji, politikus PKS ini menilai bahwa persoalan itu menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah dan memiliki dimensi yang tidak berdiri tunggal.

“Sampai tanggal 30 April ini diperkirakan semua calon jemaah haji yang berjumlah 212 ribu ini sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali. Maka harus dipastikan para calon jemaah ini memperoleh efikasinya maksimal sebelum berangkat,” ujarnya.

Sementara di satu sisi, Alumni Universitas Madina Arab Saudi ini mengungkap, persoalan vaksin ini tidak bisa dilihat dari dimensi kesehatan semata.

Ada dimensi politik, khususnya terkait meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika dan Cina.

Baca juga: Berikut Tips Aman Salat Tarawih Berjemaah di Masjid Saat Pandemi Covid-19

Dia juga meminta pemerintah Arab Saudi bisa lebih bijaksana dalam memahami posisi Indonesia dalam hal ini.

“Kita ketahui bahwa Sinovac ini berasal dari Cina. Sementara Arab Saudi sejauh ini belum menerima calon jemaah haji yang menggunakan vaksin itu. Dengan kata lain, mereka baru berkenan menerima vaksin Made in America maupun sekutunya,” ucapnya.

Lagipula, demikian Bukhori melanjutkan, tidak mungkin calon jemaah haji kita divaksin ulang dengan vaksin berbeda karena berpotensi membahayakan kesehatan mereka.

Karena itu, menurutnya hanya ada satu pilihan yang paling rasional, yakni kepiawaian pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi sehingga berhasil mendorong pemerintah Arab Saudi untuk berkenan menerima calon jemaah Indonesia.

“Secara umum, Indonesia sesungguhnya punya nilai tawar lebih dalam perundingan ini. Pertama, jumlah jemaah kita adalah yang terbesar. Kedua, jemaah haji kita adalah penyumbang devisa terbesar bagi mereka. Saya yakin, pemerintah bisa sukses melakukan diplomasi, salah satunya dengan memainkan kedua variabel ini, sepanjang gigih dalam melakukan diplomasi yang bermartabat,” pungkasnya.

Berita KRI Nanggala gagal retrofit