Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mudik Lebaran 2021

Pemerintah Diminta Tegas soal Larangan Mudik

Pasalnya, selama ini pemerintah kerap kali tidak konsisten dengan aturan yang dibuatnya.

Pemerintah Diminta Tegas soal Larangan Mudik
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Calon penumpang menuju bus yang akan dinaikinya di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/4/2021). Terminal Leuwipanjang akan menutup layanan angkutan bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) dari 6-17 Mei 2021. Kebijakan ini diambil untuk mendukung Pengetatan Persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yaitu peniadaan mudik dari 22 April-24 Mei 2021. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Sementara saat ini angkutan bus di Terminal Leuwipanjang menjelang penutupan layanan angkutan kondisinya sepi penumpang, bahkan beberapa bus ada yang membatalkan perjalanan karena jumlah penumpang hanya sedikit tidak bisa menutup operasional bus dan setoran. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) Provinsi Sumatera Utara, Badikenita BR Sitepu mengatakan butuh ketegasan dari pemerintah dalam mengimpelementasikan aturan larangan mudik lebaran 2021.

Pasalnya, selama ini pemerintah kerap kali tidak konsisten dengan aturan yang dibuatnya.

Hal itu disampaikannya dalam Dialog Kenegaraan bertajuk 'Peran Daerah Antisipasi Larangan Mudik Lebaran 2021' di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/4/2021).

"Terkait dengan larangan mudik ini sebenarnya sangat dibutuhkan ketegasan dari pemerintah," kata Badikenita.

Baca juga: Kakorlantas Pastikan Tindak Tegas Travel Gelap Saat Peniadaan Mudik: Tilang Hingga Mobil Ditahan

Badikenita menuturkan, pemerintah daerah (pemda juga harus mendukung aturan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat demi mencegah penyebaran Covid-19.

Jika tidak ada dukungan dari pemda, dikhawatirkan larangan tak berjalan sesuai yang diharapkan.

"Namanya pelarangan bukan hanya antar pulau, tapi antarkabupaten juga harus bisa dilakukan. Ini kita harus bijak menghadapi situasi ini karena apa, kita bisa lihatlah apa yang terjadi di India," ucapnya.

Badikenita mencontohkan kasus "tsunami" Covid-19 yang terjadi India.

Menurutnya hal itu satu diantaranya diakibatkan euforia warga India yang melakukan upacara keagamaan di Sungai Gangga.

Dia mengatakan, jangan sampai euforia tersebut terbawa sama dengan tradisi mudik warga Indonesia yang dilakukan setahun sekali.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas