TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamana Mahfud MD membantah tudingan yang menganggap pemerintah tidak melakukan pendekatan dialog untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.

Mahfud mengatakan selama ini pemerintah terus berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat  Papua misalnya dari pimpinan DPRD, tokoh gereja, dan tokoh adat.

Dari dialog tersebut, kata Mahfud, justru tokoh masyarakat Papua yang meminta agar pembangunan di Papua dapat dilakukan secara komprehensif.

Tidak hanya itu, kata Mahfud, mereka juga menyatakan penolakannya terhadap tindakan separatis.

"Siapa bilang sulit dilakukan? Kita berdialog terus. Dengan tokoh-tokohnya, Pimpinan DPR-nya semuanya datang ke sini, tokoh adatnya datang ke sini, tokoh gerejanya datang ke sini, dialog kita dan mereka minta agar Papua dibangun secara komprehensif. Mereka tetap menolak tindakan separatis," kata Mahfud saat konferensi pers pada Kamis (29/4/2021).

Mahfud mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 yang menginstruksikan penyelesaian masalah Papua dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan bukan pendekatan bersenjata.

Ia pun membantah selama ini pemerintah melakukan tindakan bersenjata terhadap rakyat Papua.

"Sehingga pemerintah sudah mengeluarkan inpres nomor 9/2020 yang menginstruksikan penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan bukan dengan penyelesaian bersenjata. Tidak ada gerakan atau tindakan bersenjata terhadap rakyat Papua tetapi ada tindakan penegakan hukum," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud Jelaskan Tugas Polri, TNI, dan BIN Setelah KKB Papua Diumumkan Sebagai Organisasi Teroris

Setelah mengumumkan secara resmi pernyataam pemerintah yang menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok terorisme, Mahfud menyatakan pemberantasan terhadap terorisme tersebut tidak ditujukan terhadap rakyat Papua.

Hal itu, kata dia, karena berdasarkan hasil survei pebih dari 92 persen mereka pro republik dan hanya ada segelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi sehingga mereka melakukan gerakan separatisme yang kemudian menjadi gerakan teror.

"Adapun pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua tetapi terhadap segelintir orang," kata Mahfud.