Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putri Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid angkat suara terkait kebijakan pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris.

Putri kedua mendiang Presiden Gusdur itu mengingatkan agar polemik kebijakan pemerintah terhadap KKB,  jangan sampai menggeser fokus pada upaya mewujudkan masa depan Papua yang sejahtera.

Demikian catatan tertulis Yenny, yang dibagikan kepada media di Jakarta, Jumat (30/4/2021)

“Pro kontra status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi Kelompok Teroris, tidak boleh menggeser fokus kita pada upaya  mewujudkan masa depan Papua yang sejahtera dan mampu mensejahterakan masyarakatnya,” ujar Yenny.

Yang kontra, berharap istilah Kelompok Teroris  bisa ditinjau ulang, bisa dipahami.

Baca juga: Pakar Hukum : Penetapan Teroris Langkah Tepat Basmi KKB Papua

Dan selanjutnya mendorong  pendekatan kemanusiaan lewat dialog menjadi arus utama. 

Ini sejatinya, menurut Yenny, sejalan dengan langkah dan upaya Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam menyelesaikan beragam soal di Papua lewat pendekatan yang humanistik. 

“Mewakili kaum perempuan, saya memahami dan meyakini betul bahwa pendekatan kekerasan dalam hal apapun tidak akan menyelesaikan persoalan, termasuk di Papua,” ucapnya.

“Malah justru berpotensi memunculkan lingkaran kekerasan baru yang menimbulkan  trauma, terutama bagi generasi masa depan, anak-anak kita termasuk anak-anak di Papua,” jelasnya. 

Meski demikian, lanjut dia, bukan berarti tidak bisa bersikap tegas.

“Di sini saya perlu garisbawahi bahwa ketegasan berbeda dengan kekerasan.

Ketegasan tetap wajib ditunjukkan terhadap hal-hal berkaitan dengan pelanggaran hukum dan konstitusi. Lebih-lebih terhadap tindakan yang dengan sengaja berusaha menginjak-injak nilai kemanusiaan itu sendiri,” kata Yenny.  

Lebih lanjut sebagai pribadi, Yenny mengenal baik Menkopolhukam Mahfud MD.

Baca juga: Mahfud MD: Regulasi Menyangkut Penyelamatan Aset Masih Tersebar dan Belum Optimal

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu  sangat dekat dengan Gusdur yang selalu mengambil kebijakan dengan pendekatan humanistik.

Karena itu, Yenny yakin penetapan pemerintah soal istilah kelompok teroris terhadap KKB Papua,  bukan dimaksudkan untuk menihilkan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan secara holistik di Papua. 

“Karena itu pula, sekali lagi saya mengajak semua pihak tentu dalam porsinya masing-masing, untuk tetap bersama-sama mengawal dan mengupayakan agar siklus kekerasan tidak berlanjut di bumi Papua. Tekad kita satu, Papua sejahtera. Luka di Papua adalah luka seluruh Bangsa Indonesia. Senyum di Papua adalah senyum kita semua pula,” tegasnya.(*)