LBH Pers Minta Pemerintah Hapus Pasal 26 UU ITE Karena Berpotensi Langgar HAM
Hal tersebut berpotensi digunakan para pelanggar HAM untuk menghapus informasi negatif mereka yang tersebar di internet.
Tayang:
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Hasanudin Aco
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ILUSTRASI-HUKUM-140425.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/lbh-pers-soal-berinternet.jpg)
Tribunnews.com/Vincentius Jyestha
Tangkapan layar Direktur LBH Pers Ade Wahyudin dalam diskusi online 'Tren represi di ranah internet', Sabtu (13/6/2020)
Salah satunya adalah Pasal 26 ayat (3) tentang Penghapusan Informasi Tidak Relevan.
Pasal ini dianggap bermasalah soal sensor informasi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan tak akan mencabut UU ITE yang disebut banyak memiliki pasal karet.
Menurut Mahfud, UU ITE masih diperlukan untuk aturan hukum dunia digital.
"Undang-undang ITE masih sangat diperlukan, untuk antisipasi dan menghukumi dunia digital. Masih sangat diperlukan. Oleh sebab itu tidak akan ada pencabutan UU ITE," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4/2021).
Berita Populer
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Sjafrie-Sjamsoeddin-bahas-BoP.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ISRAEL-SERANG-AKTIVIS-Pasukan-pendudukan-Israel-mengar.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/BNI-UGM.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Logo-Hari-Kebangkitan-Nasional-ke-118-Tahun-2026.jpg){kind=logo}