Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai bahwa sanksi bagi pelanggar larangan mudik Idul Fitri 2021 masih kurang tegas.

Hal tersebut tampak dari banyaknya travel gelap yang nekat membawa warga untuk pulang kampung. Travel-travel tersebut terjaring razia di sejumlah titik penyekatan.

"Menurut saya masih kurang tegas ya, indikatornya, banyak masyarakat yang nekad mudik yang diangkut dengan travel gelap. Itu bisa diartikan mereka tidak takut dengan sanksi yang diberikan pemerintah," kata Trubus saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (30/4/2021).

Padahal menurut Trubus, larangan mudik 2021 sangatlah penting untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi, menurut Trubus, penanganan pandemi tidak boleh lengah agar tidak terjadi seperti di India.

"Pemerintah harus serius, dan mengerahkan sumber daya yang maksimal untuk mencegah masyarakat yang nekat pulang kampung," kata dia.

Agar tidak kecolongan menurut Trubus, selain melakukan pencegahan di sejumlah titik penyekatan, petugas harus memperketat penjagaan di jalan-jalan yang kerap dijadikan jalur tikus untuk mudik.

"Jalur-jalur tikus harus ditambahkan personelnya, agar tidak kecolongan," katanya.

Baca juga: Layanan Bus AKAP dan AKDP Distop Sementara saat Larangan Mudik, Bagaimana dengan Maskapai?

Selain itu, agar larangan mudik efektif dan tidak sia-sia, Trubus meminta pemerintah mengevalusi diperbolehkannya tempat wisata buka pada saat libur Idul Fitri.

Karena menurut dia, tempat wisata menjadi salah satu tempat rawan penyebaran Covid-19.

"Harusnya strike, mudik dilarang, tempat wisata juga dilarang. Karena biasanya banyak terjadi kerumunan di tempat wisata," ujarnya.