Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Formappi Nilai Usulan Pembubaran Komisi VII DPR Berlebihan

Dari sisi beban kerja, pembagian mitra kerja Komisi memang terlihat timpang karena ketidakmerataan jumlah kementerian yang menjadi mitra Komisi.

Formappi Nilai Usulan Pembubaran Komisi VII DPR Berlebihan
DPR-RI
Anggota DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan pembubaran Komisi VII DPR mengemuka saat rapat paripurna DPR pada Kamis (6/5/2021) kemarin.

Di rapat itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti menyampaikan keluhan, karena komisinya hanya bermitra dengan satu kementerian usai Kemenristek dilebur dengan Kemendikbud.

Menanggapi usulan itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai usulan itu sangat berlebihan.

"Usulan pembubaran Komisi VII hanya karena bermitra dengan satu Komisi setelah Kemenristek dibubarkan mestinya berlebihan sih. Toh selain Kementerian ESDM, masih ada 14 lembaga yang menjadi mitra Komisi VII," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada Tribunnews, Jumat (7/5/2021).

Lucius melihat, dari sisi beban kerja, pembagian mitra kerja Komisi memang terlihat timpang karena ketidakmerataan jumlah kementerian yang menjadi mitra Komisi.

Ada komisi yang bermitra hingga lima kementerian, ada pula yang hanya satu kementerian.

Baca juga: Imbas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud, Mencuat Usul Pembubaran Komisi VII DPR RI

Jadi, menurutnya usulan yang paling bijak adalah melakukan penataan kembali mitra kerja, bukan pembubaran.

"Pembubaran Komisi itu lebih terlihat sebagai langkah stres karena menganggap jumlah mitra kementerian sangat menentukan kinerja," ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya DPR bisa menjadikan usulan pembubaran Komisi VII ini sebagai momentum untuk menata ulang mitra-mitra kerja Komisi.

"Penataan ulang bukan untuk sekadar menjawab pemerataan jumlah kementerian untuk komisi-komisi tetapi harus diarahkan pada upaya peningkatan kinerja," ujarnya.

Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas