TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengukuhkan dan melantik Pengurus Lembaga Komunikasi dan Informasi (LKI) DPP Partai Golkar periode 2019-2024, Sabtu (8/5/2021). 

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafid membantah bahwa pengukuhan LKI DPP Golkar adalah untuk mempopulerkan nama Airlangga jelang Pilpres 2024. 

"Tidak ada kekhususan bahwa ini untuk Pilpres. ini sekali lagi kita bentuk sebagai bentuk pertanggungjawaban partai terhadap yang memang diwajibkan melakukan komunikasi publik yang baik dan pendidikan politik yang baik," ujar Meutya, di Kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/5/2021). 

Dia juga menegaskan bahwa Pilpres 2024 masih terlampau jauh untuk dipikirkan. Hanya saja, jika nama Airlangga semakin dikenal karena LKI DPP Partai Golkar, maka itu disebut Meutya sebagai bonus. 

"Bahwa kemudian pak Airlangga semakin dikenal ya Alhamdulillah. Tetapi sekali lagi ini tidak di khususkan untuk urusan pencapresan 2024. Itu masih lama," jelasnya. 

"Kita sekarang semua sedang fokus terutama Ketua Umum terhadap perbaikan ekonomi, perbaikan di bidang kesehatan dan segala kebijakan-kebijakan yang kita rasa penting untuk diketahui masyarakat. Saya rasa ini juga menjadi tugas LKI untuk kemudian disampaikan," imbuh Meutya. 

Baca juga: Airlangga Hartarto Kukuhkan Pengurus Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar

Lebih lanjut, Ketua Komisi I DPR RI tersebut menilai LKI DPP Partai Golkar dibentuk sebagai pertanggungjawaban partai kepada publik. 

Dengan demikian, LKI nantinya akan menjadi media yang menghubungkan kerja Partai Golkar kepada publik maupun sebaliknya. 

"Partai politik tentu harus memiliki komunikasi publik yang baik. LKI itu salah satu bentuk pertanggungjawaban Partai kepada publik. Jadi LKI dibentuk untuk semakin mendekatkan Golkar dengan publik," kata Meutya. 

"Insyaallah LKI akan menjadi media yang menghubungkan kerja kerja Golkar kepada publik maupun publik kepada Partai Golkar. Jadi kita akan membuka masukan masukan dari publik ke LKI, kurang lebih seperti itu," pungkasnya.