TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial bakal bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk membantu proses pemadanan data penerima bantuan sosial.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan beberapa perguruan tinggi di daerah akan menjadi rekanan Kemensos.

“Kami akan menggandeng kampus di daerah, seperti Politeknik di Banyuwangi, Universitas Cendrawasih (Uncen) di Papua, serta kampus di Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Risma melalui keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).

Para mahasiwa, kata Risma, akan ditugaskan ke lapangan untuk membantu proses pemadanan NIK dengan bobot 20 SKS.

Risma mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim terkait hal ini.

“Pelibatan mahasiswa dengan bobot 20 SKS, tak sekedar padankan NIK namun lebih kepada analisis kemiskinan di daerah," ucap Risma.

Pendaftaran akan dibuka 1 Agustus dan mahasiwa yang lolos direkrut akan diberikan pelatihan, fasilitas, serta ada biaya untuk transportasi.

Baca juga: Kemensos: Penyerahan Bantuan Sosial untuk Suku Anak Dalam Butuh Proses

Menurut Risma, pemadanan dengan NIK juga ada yang perlu dikonfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

“Perlu dikonfirmasi ke Dukcapil, seperti ada nama IT atau nama NA 70 yang perlu waktu,” ungkap Risma. 

Kemensos menggandeng OJK, Polri, KPK, BPK, BPKP dan Kejagung sebagai wujud transparansi, akutabilitas dan pengawasan dalam proses penyaluran bansos.