Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Lebaran 2021

Larangan Mudik Lokal Dinilai Buat Bingung Masyarakat: Kenapa Tidak Sejak Awal?

Pelarangan mudik lokal di wilayah aglomerasi dinilai membingungkan masyarakat. Pemerintah dinilai tidak sejak awal memberikan penegasan soal mudik.

Larangan Mudik Lokal Dinilai Buat Bingung Masyarakat: Kenapa Tidak Sejak Awal?
Rizki Sandi Saputra
Penyekatan mudik Idul Fitri untuk para pengendara sepeda motor yang dilakukan pihak aparat keamanan di Pos Gamon, Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (8/5/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Pelarangan mudik lokal di wilayah aglomerasi dinilai membingungkan masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan.

Menurut Tigor, jika memang dilarang, semestinya pemerintah menegaskan sejak awal.

"Sebelumnya tidak dilarang, sekarang mudik aglomerasi dilarang, membingungkan masyarakat, kalau mau dilarang kenapa tidak sejak awal?" ungkap Tigor kepada Tribunnews.com melalui keterangan tertulis, Minggu (9/5/2021).

Terlebih, lanjut Tigor, hal ini berpengaruh bagi para pekerja di wilayah seperti Jabodetabek.

"Bagaimana misalnya dengan para pekerja di Jabodetabek yang melaju setiap hari. Siapa yang bertanggung jawab jika para pekerja ini jika dipecat karena tidak masuk bekerja karena dilarang perjalanan aglomerasi seperti di Jabodetabek," ungkapnya.

Azas Tigor Nainggolan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).
Pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan. (KOMPAS.COM/WALDA MARISON)

Baca juga: Paksakan Diri Pulang Kampung, Pemudik Masuk Jawa Tengah Bisa Capai Satu Juta Orang

Jika ingin mencegah penyebaran Covid-19, lanjut Tigor, harus dengan penegakan dan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) secara tegas.

"Tidak seperti sekarang ini, penegakan Prokes seperti di Jakarta tidak konsisten dan membiarkan banyak pelanggaran."

"Sekali lagi baru melarang secara mendadak tanpa perhitungan fakta lapangan itu jelas membingungkan dan merugikan masyarakat," ungkapnya.

Penjelasan Pemerintah

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Citra Agusta Putri Anastasia
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas