TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menyarankan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi tim komunikasinya.

Hal itu menyusul terjadinya kembali blunder yang dilakukan Jokowi.

Terbaru, Jokowi melalui video mempromosikan kuliner Indonesia, satu di antaranya bipang ambawang atau babi panggang, makanan khas dari Kalimantan.

"Sebelumnya, Jokowi juga melakukan blunder dalam kasus Perpres Miras dan pernyataannya mengenai benci produk asing," kata Jamil kepada wartawan, Senin (10/5/2021).

"Hal semacam itu seharusnya tidak boleh terjadi bila ring satu presiden, termasuk Tim Komunikasinya, sangat selektif dan korektif terhadap semua hal yang keluar dari Istana," imbuhnya.

Baca juga: 5 Tokoh Tanggapi Polemik Bipang di Pidato Jokowi: Fadjroel Rachman, Ngabalin, hingga Fahri Hamzah

Jamil menilai setiap pidato Jokowi yang ditujukan ke publik harus diseleksi, sehingga yang keluar dari presiden sangat terukur dan dampaknya sudah dapat diperhitungkan sebelumnya.

Menurutnya, kasus promosi bipang ambawang, sangat tidak sesuai disampaikan di bulan Ramadan.

Dikatakannya, komunikasi seperti itu sangat mengabaikan empati terhadap umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.

"Karena itu, wajar kalau akhirnya munculnya reaksi keras dari masyarakat. Mereka menilai pesan promosi seperti itu tidak toleran terhadap umat Islam," ucapnya.

Baca juga: Ahmad Basarah: Soal Bipang Ambawang, Niat Jokowi Hanya Ingin Promosi Produk Bangsa Sendiri

Jamil menduga, dibalik blunder Kepala Negara terdapat orang-orang di ring satu dan tim komunikasi presiden bekerja tidak maksimal, atau tidak menutup kemungkinan mereka memiliki agenda sendiri diluar agenda presiden.

Dalam komunikasi politik, lanjut dia, blunder seperti itu tentu dapat menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.

Dalam setiap ketidakpastian akan memunculkan kebingungan di tengah masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap presiden.

Baca juga: KPK Benarkan Gelar OTT di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur

"Kalau masyarakat sudah tidak percaya, dikhawatirkan kepatuhan masyarakat pada presiden akan turun drastis.  Hal ini tentu sangat berbahaya manakala rakyat sudah tidak lagi mengikuti kebijakan dan pernyataan presidennya," ujarnya.

"Untuk itu, presiden harus mengevaluasi orang-orang di ring satu dan tim komunikasinya, agar blunder seperti itu tidak terulang kembali," pungkasnya.