TRIBUNNEWS.COM - Muhammad Rizieq Shihab mengungkit dua pejabat Pemerintah yang menurutnya menghalangi kepulangannya dari Arab Saudi ke Indonesia.

Beberapa kali mengalami permasalahan kala hendak pulang, Rizieq bahkan meminta bantuan bantuan intelijen Arab Saudi.

Seperti halnya saat data manifest hilang sebagai calon penumpang bersama keluarga saat akan pulang ke ke Indonesia.

Rizieq menyebut Pemerintah seharusnya memberi bantuan hukum dirinya sebagai WNI.

Baca juga: Ketua PA 212: Berita Hoaks Soal Kondisi Rizieq Shihab Bikin Publik Resah

Lantas ia mengatakan Pemerintah Indonesia hanya koar-koar menganggapnya tidak akan mungkin pulang ke Indonesia.

Hal-hal itu ia sampaikan dalam sidang lanjutan perkara pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan massa di Megamendung, Jawa Barat.

Baca juga: Sosiolog Sebut Terjadi Kekacauan Berpikir pada Kasus Rizieq Shihab

Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (10/5/2021)

Adapun fakta terkait pernyataan Rizieq menyebut Pemerintah tak proprosional telah dirangkum Tribunnews.com dalam berita ini:

Mahfud MD : Tak Pernah Menghalangi

Pernah diberitakan Tribunnews.com, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat itu mengingatkan aparat yang akan mengawal kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab besok Selasa (10/11/2020) untuk tidak bertindak represif.

Ia juga meminta aparat untuk tidak berindak berlebihan dan menangani pengamanan seperti biasa. 

Namun demikian ia tetap meminta peningkatan penjagaan mengingat kemungkinan adanya peningkatan kerumunan pendukung Rizieq yang akan menjemput. 

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam video yang diunggah di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada Senin (9/11/2020).

"Tidak boleh ada tindakan yang represif, semuanya harus dikawal dengan baik sampai Habib Rizieq sampai dan tiba di kediamannya dengan baik dan selamat pula," kata Mahfud.